atau cari berdasarkan hari
Total ekspor dari Kalimantan Timur saat ini mencapai 783 box kontainer per bulan.
Presiden Jokowi membantah tudingan Uni Eropa yang menilai produk turunan kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan.
Minyak sawit, kata Jokowi, akan dijadikan bahan Bio Solar seperti B20, B30, B50 bahkan B100.
Indonesia siap menghadapi Uni Eropa untuk kebijakan RED II dan Delegated Regulation UE yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit Indonesia di WTO.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi hakulyakin Indonesia tidak bisa ditekan oleh negara lain andai 100 persen sukses menerapkan biodiesel dari sawit.
Presiden Jokowi menjelaskan program peremajaan lahan sawit ini sejatinya sudah berlangsung dua tahun terakhir.
Kalau konsisten dengan perdagangan internasional, menurut Wamedag, produk apapun harusnya dibuka Uni Eropa secara lebar dan luas,
MPR mendukung penuh gugatan yang dilayangkan terhadap Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia (WTO) pada 9 Desember 2019 itu.
RI menggugat Uni Eropa atas diskriminasi produk kelapa sawit.
"Kami memiliki pasar paling bebas untuk ekspor (CPO) Indonesia," ucap Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket.
Pengembangan sawit yang memicu deforestasi ditangkal dengan cara moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut.
Ketua Eurocham di Indonesia, Corine Tap, mengatakan pelaku bisnis dari Uni Eropa memiliki hubungan yang sangat baik dengan mitra mereka di Tanah Air.
Hipmi mendukung protes Presiden Jokowi terhadap diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia yang dilakukan Uni Eropa.
Saat menerima kunjungan delegasi European Union-ASEAN Business Council, Jokowi menyampaikan protes soal diskriminasi sawit.
Airlangga Hartarto menyinggung soal sulitnya sawit masuk pasar Eropa.
Jokowi menyinggung soal diskriminasi sawit kepada pengusaha Eropa.
Airlangga Hartarto meyakini penerapan program B30 bisa menghemat deisa hingga US$ 8 miliar atau sekitar Rp 112 triliun.
Ditjen Pemasyarakatan mengatakan alasan kemanusiaan menjadi landasan grasi untuk Annas Maamun.
Kementerian Hukum dan HAM menyebut alasan Jokowi memberikan Annas Maamun grasi karena yang bersangkutan sudah berusia 78 tahun dan sering sakit.
Sejumlah aturan itu salah satu bertujuan untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit dari Uni Eropa.
