atau cari berdasarkan hari
Berawal dari surat Musa Zainuddin ini, sejumlah politikus PKB termasuk Ketua Umum Muhaimin Iskandar ikut diperiksa KPK dalam perkara suap PUPR.
Ghofur meminta Musa mencabut surat pengajuan sebagai justice collaborator agar tak menimbulkan kegaduhan di tubuh PKB akibat kasus suap PUPR.
Helmi Faishal mengaku tak mengenali John Alfred dari Hong Atha.
Selain menyita emas, dalam kasus suap PUPR ini KPK juga menyita sebuah rumah dan tanah dari seorang Kasatker di Kementerian PUPR.
KPK memeriksa irjen Kementerian PUPR terkait suap proyek SPAM.
KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian PUPR.
Dalam perkara suap PUPR untuk mendapatkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum ini KPK telah menetapkan delapan tersangka.
KPK menyita deposito senilai Rp 1 miliar dari penggeledahan terkait suap PUPR.
Dalam kasus suap terkait proyek SPAM Kementerian PUPR ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Uang tersebut diduga terkait kasus suap PUPR pembangunan proyek SPAM di sejumlah daerah.
Dua perusahaan yang masih satu kepemilikan itu bagi-bagi proyek di Kementerian PUPR (Suap PUPR).
Pejabat Kementerian PUPR tersebut disangkakan telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek SPAM tahun anggaran 2017-2018.
Dalam kasus suap PUPR, KPK telah menetapkan sebanyak 11 tersangka yang terdiri dari anggota DPR dan swasta.
Jaksa menduga Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan menerima uang tersebut agar Amran Hi Mustary menjadi Kepala BJPN IX Maluku dan Maluku Utara.
KPK juga akan memeriksa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka suap PUPR, Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudy Erawan.
Tiba di kantor KPK pukul 09.00, politikus PDIP Bambang Wuryanto tak mau berkomentar terkait kedatangannya itu.
Yudi Widiana telah menerima suap Rp 11 miliar lebih dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Ko Seng terkait dengan usul proyek di Kementerian PUPR.
Politikus PKS Yudi Widiana diduga telah menerima uang suap senilai Rp 11,1 miliar dari PT Cahaya Mas Perkasa dalam proyek pembangunan jalan di Maluku.
Jaksa KPK menuntut terdakwa perkara suap PUPR Yudi Widiana hukuman 10 tahun penjara.
