atau cari berdasarkan hari
Pada 7 Agustus lalu, Pemprov DKI diadukan ke Komnas HAM karena belum juga mengambil alih pengelolaan air Jakarta dari Palyja dan Aetra.
Anies Baswedan mengatakan Pemerintah DKI tengah berupaya melakukan pengambilalihan pengelolaan air dari tangan swasta.
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air urai banyak alasan untuk rencana ajukan gugatan lagi.
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta mengadukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Komnas HAM, Rabu 7 Agustus 2019.
Putusan peninjauan kembali soal swastanisasi air Jakarta dari MA kabarnya sudah keluar sejak 30 November 2018.
Koalisi Menolak Swastanisasi Air Jakarta mempertanyakan hasil pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK pada Mei lalu.
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta menyerahkan 25 bukti baru dugaan adanya korupsi swastanisasi air di Jakarta kepada KPK.
Anies telah memerintahkan kepada PD PAM Jaya untuk melakukan negosiasi dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja soal penghentian swastanisasi air.
Sejak sebelum Lebaran, LBH Jakarta mengirimkan sepucuk surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal penghentian swastanisasi air.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti beberapa hal terkait dengan swastanisasi air di DKI Jakarta.
Direktur Utama PAM Jaya Prayitno Bambang Hernowo tak dapat memastikan nasib HoA dengan PT Aetra Air Jakarta setelah MoA dibedah dan dikritik KPK.
KPK sebelumnya menyoroti perjanjian HoA pemerintah DKI Jakarta dengan PT Aetra Air Jakarta soal swastanisasi air.
Anies sebelumnya memastikan, pemda bakal mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta dari pihak swasta.
Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta menyambangi Gedung KPK untuk memaparkan permasalahan penghentian swastanisasi air lima hari lalu.
Pemerintah DKI melalui PD PAM Jaya akan menghentikan swastanisasi air dari Palyja dan Aetra. Anies janjian saluran air ke kampung miskin.
Tim Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta yang dibentuk Anies telah menemui KPK untuk membahas mengenai pengambilalihan pengelolaan air Jakarta.
KPK memanggil Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di bawah Gubernur DKI Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi soal kebijakan swastanisasi air.
Anies menyatakan sikap tak kooperatif Palyja akan dicatat publik sebagai perusahaan yang tak mau membantu orang miskin memiliki akses air bersih.
Warga Sentul City Kabupaten Bogor akan membeberkan poin perdamaian dalam sidang perlawanan (derden verzet) ketiga pada Selasa 7 Mei 2019.
Di antara tambahan pelanggan Palyja itu, ada pengaruh pengawasan ketat pemerintah DKI era Gubernur Anies Baswedan belakangan ini.
