atau cari berdasarkan hari
Kemenlu Filipina mengatakan UU Anti-Terorisme melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan berekspresi warga negara.
Politikus Filipina meminta waktu untuk membahas lebih dalam undang-undang anti-terorisme, yang didukung Presiden Rodrigo Duterte.
Lembaga advokasi HAM HRW menilai UU Anti-Terorisme baru Filipina melanggar hak-hak hukum mendasar warga.
