atau cari berdasarkan hari
Ketua Wadah Pegawai KPK melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan konflik kepentingan dalam pemulangan Rossa pada akhir Februari 2020.
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap enggan menanggapi pelaporannya ke Dewan Pengawas KPK oleh seseorang berinisial IS.
WP KPK menyebut sebenarnya Kompol Rossa masih ingin di KPK hingga masa kerjanya selesai pada September 2020.
Menurut WP KPK, pemulangan Kompol Rossa itu tak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar etik.
Surat diterima pimpinan KPK pada 14 Januari 2020 dan hanya butuh waktu satu hari bagi pimpinan KPK menyetujui permintaan pemulangan Komisaris Rossa.
Wadah Pegawai KPK akan urunan untuk penyidik KPK di kasus Harun Masiku yang tak mendapat gaji.
Selain tak menerima surat, Rossa tak pernah mendapatkan penjelasan soal alasan ia dipulangkan dari KPK ke institusi asalnya, Polri.
Pada 2017, Gus Solah menggagas Deklarasi Tebuireng untuk melawan budaya korupsi dengan para tokoh lintas agama.
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai penarikan pegawai secara tiba-tiba bisa jadi salah satu cara untuk melemahkan KPK.
Pegawai dari instansi manapun yang bekerja di KPK harusnya hanya bisa ditarik atas permintaannya sendiri atau masa tugasnya sudah habis.
Jaksa Yadyn dan Sugeng baru saja dipulangkan ke Kejagung setelah ditugaskan di KPK selama beberapa tahun.
WP KPK belum mau memberikan sepeda kepada pihak yang menangkap pelaku penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan sudah meminta agar tak ada lagi pegawai yang mengundurkan diri dari lembaga ini.
Seorang kepala bagian di KPK membenarkan bahwa perubahan status menjadi ASN menjadi alasan utama 12 pegawai mundur.
Wadah Pegawai KPK berharap Kabareskrim Listyo Sigit dapat menuntaskan kasus Novel Baswedan.
Menurut Yudi, KPK pernah melewati masa yang lebih buruk dari sekarang ketika pimpinannya dikriminalisasi.
Wadah Pegawai KPK menganggap hasil survei LSI Denny JA membuktikan lembaga antikorupsi itu tengah dilemahkan.
Wadah Pegawai KPK berharap Idham Azis memprioritaskan kasus penyerangan Novel Baswedan.
Jika UU KPK baru berlaku menyebabkan KPK tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya untuk memberantas korupsi sesuai keinginan rakyat Indonesia.
Ketua WP KPK Yudi Purnomo enggan menanggapi beredarnya surat yang mengaku dari pegawai lembaga antirasuah.
