atau cari berdasarkan hari
YLBHI menuding Yasonna Laoly mengkhianati Jokowi saat pembahasan revisi UU KPK.
Anggota DPR dari PDIP Yasonna Laoly meminta Jokowi tidak mengeluarkan Perpu KPK.
Haji Lulung, Yasonna Laoly hingga anggota DPR termuda Hillary Brigitta Lasut mengincar kursi di Komisi III.
Yasonna menilai Jokowi tak seharusnya ditekan-tekan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mundur per 1 Oktober 2019 dari kabinet Jokowi - JK. Ia meninggalkan polemik pembahasan beberapa RUU.
Yasonna Laoly mengatakan keputusan tersebut diambil sesuai Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, tak boleh rangkap jabatan dengan anggota DPR.
Masyarakat harus menghargai mekanisme konstitusional karena Indonesia merupakan negara hukum.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan bahwa wadah untuk memprotes revisi UU KPK adalah dengan judicial review.
Dian Sastro merespons ucapan seorang menteri yang menganggap dia tidak membaca RUU KUHP, sehingga terlihat bodoh.
Menkumham Yasonna Laoly menantang mahasiswa berdebat soal rancangan undang-undang. Dia meminta mahasiswa tak terbawa kepentingan politik.
Anggota DPR menilai Menkumham Yasonna Laoly tak meng-update secara detail pasal-pasal dalam RKUHP kepada Presiden Jokowi.
Fraksi-fraksi dan panitia kerja pemerintah sebenarnya sudah jelas dan sepakat terkait pasal-pasal yang ada di RKUHP.
Yasonna Laoly mengklaim dalam pembahasan RKUHP tersebut ia sudah mengundang berbagai elemen, namun kurang mendapat ekspos media.
Yasonna mengatakan aturan soal unggas atau hewan ternak yang masuk pekarangan orang perlu diatur di RKUHP.
Menurut Yasonna Laoly, pasal tentang perzinahan dan kumpul kebo dalam RKUHP sifatnya delik aduan seperti diatur sebelumnya.
Bukan berarti seorang presiden bisa bebas dicaci-maki harkat martabatnya.
Yasonna menilai justru peraturan terkait gelandangan diperbaiki dalam Rancangan KUHP yang baru.
Revisi UU KPK dinilai melemahkan komisi antirasuah , sedangkan RKUHP dipandang memuat pasal bermasalah berwatak kolonial dan mengancam demokrasi.
Beberapa pasal dalam RKUHP dianggap bermasalah di antaranya pasal penghinaan kepada presiden/wakil presiden, pasal penerapan hukuman mati, perzinahan.
Kemenkumham akan membentuk tim sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru, yang akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
