atau cari berdasarkan hari
Deddy Corbuzier ikut menanggapi usulan pembebasan para koruptor dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.
Masinton Pasaribu meragukan data Yasonna Laoly ihwal tak adanya kasus corona di kalangan petugas lembaga pemasyarakatan.
Pembebasan narapidana ini dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di kompleks Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan di seluruh Indonesia.
Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan, dan Kepla Bapas menyampaikan laporan pengeluaran, pembebasan napi dan anak binaan kepada kanwil Kemenkumham.
Yasonna mengatakan pemerintah tak menangkal Rizieq Shihab dan mempersilakannya pulang ke Tanah Air.
Sebanyak 297 WNI eks ISIS tersebut memiliki paspor Indonesia dengan data lengkap. Pemerintah sedang melakukan asesmen dibantu pihak intelijen.
Rizieq Shihab dianggap bebas dalam sistem. Artinya, kapan pun ia pulang tidak akan ada tindakan penangkalan apa pun.
Yasonna Laoly meminta agar persoalan tersebut langsung dimasukkan ke daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.
Setelah Sudding, politikus Demokrat Benny Kabur Harman melanjutkan mencecar Yasonna soal dugaan kedekatannya dengan Harun Masiku.
Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.
Pasal 170 draf omnibus law RUU Cipta Kerja menyebut pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).
Pernyataan Yasonna dinilai mengkonfirmasi bahwa penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja disusun dengan sangat tergesa-gesa.
Yasonna laoly mengatakan pemerintah tak mungkin membuat kesalahan konyol seperti di Pasal 170 draf omnibus law Cipta Kerja.
Yasonna Laoly berjanji mengumumkan dalam hitungan hari. Paling lambat dalam 30 hari.
Yasonna Laoly berkukuh dua anak buahnya itu paling bertanggung jawab atas simpang siur keberadaan Harun
BSSN hingga kini masih belum memutuskan bergabung atau tidak dalam tim pencari fakta Harun Masiku. Bagaimana dengan lembaga yang lain?
Kepada Sri Mulyani dan Yasonna Laoly, Puan Maharani meminta pemerintah tetap mengikuti mekanisme di DPR terkait pengajuan rancangan Omnibus Law.
Tim pencari fakta Harun Masiku dibentuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Bertugas menelusuri keterlambatan data kepulangan Harun Masiku.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mempertanyakan niat Indonesia Corruption Watch yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dirinya.
Menurut Yasonna Laoly, Ronny Sompie dicopot karena paling bertanggung jawab atas misinformasi keberadaan Harun Masiku.
