Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Solahuddin Wahid mengusulkan agar kedua kubu Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tengah berseteru menunda pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) yang diadakan masing-masing kubu. Penundaan itu dimaksudkan agar rencana pertemuan guna mencari jalan keluar yang digagas Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, KH. Abdullah Faqih dan Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi, dapat terlaksana. "Ini agar bisa mempertemukan ketiganya, yakni Matori, Alwi dan juga Gus Dur. Mudah-mudahan masih bisa dilaksanakan dalam waktu yang pendek ini. Jadi kalau bisa, MLB itu diundur satu-dua bulan," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Solah ini kepada wartawan usai acara Bincang Sabtu, di Menteng Plaza, Jakarta, Sabtu (5/1). Hingga kini, katanya, masih ada dua kubu yang mengaku sebagai pengurus resmi DPP PKB. Keduanya juga akan melaksanakan MLB untuk menganti kepengurusan yang ada. Kubu Matori Abdul Jalil akan melaksanakan MLB pada tanggal 14-16 Januari 2002 di Jakarta, sedangkan kubu Alwi Shihab-Abdurahman Wahid dijadwalkan tanggal 17-19 Januari 2002 di Yogyakarta. Gus Solah menyatakan ketiga pihak yang akan dipertemukan pada tanggal 7 Januari 2002 mendatang sudah dihubungi PBNU. Namun, adik kandung Gus Dur itu masih belum yakin apakah upaya penyatuan kembali dua pengurus itu akan berhasil. Sebab, sejauh ini mereka bertiga belum diketahui kehadirannya nanti. Sebelumnya, Abdullah Faqih juga pernah ingin mempertemukan mereka bertiga, namun gagal karena Matori tidak hadir. Lebih lanjut, Gus Solah mengemukakan kekhawatirannya apabila MLB tetap dilaksanakan akan melahirkan dua DPP PKB. Jika itu terjadi, Gus Solah meyakini bahwa langkah hukum lewat pengadilan tidak bisa dihindari. Masalah akan bertambah panjang, apabila kubu Matori yang memenangkan kasus dua DPP itu. "Kalau Gus Dur menang, maka tidak ada masalah. Akan tetapi, jika Matori yang menang, pertentangan semakin tajam dan kuat," ujar Gus Solah yang lebih menyukai penyelesaian masalah secara internal tanpa keikutsertaan pihak ketiga, termasuk pemerintah ini. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)
Iklan
