atau cari berdasarkan hari
Mahfud Md mengatakan perusahaan dalam negeri yang akan memproduksi APD akan sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Mahfud Md mengatakan PP karantina wilayah akan dikerjakan secepat mungkin, melihat situasi kasus corona yang terus berkembang.
Mahfud MD mengatakan di Italia semenjak diterapkan lockdown, masih banyak korban yang berjatuhan karena masyarakatnya tidak disiplin.
Mahfud Md meminta Terawan dan Bea Cukai untuk mempermudah masuknya alat kesehatan.
Susi Pudjiastuti meminta Mahfud MD memberikan informasi detil soal adanya kapal mangkrak di Laut Natuna.
Menkopolhukam Mahfud MD disebut akan segera membahas draf RUU KKR.
Menurut Mahfud MD, selama ini yang kerap menggunakan narasi-narasi bahwa TNI - Polri penyebab masalah di Papua adalah kalangan LSM.
Mahfud Md mengatakan aparat harus tetap hadir di Papua, tetapi menempuh pendekatan yang lebih manusiawi, yakni pendekatan kesejahteraan.
Mahfud Md mengatakan TNI/Polri tak mungkin ditarik dari Papua. Mahfud mengatakan aparat harus tetap hadir di sana.
Menurut Mahfud Md, pendekatan pemerintah di Papua berubah menjadi lebih humanis. Pasukan TNI - Polri tak bisa ditarik dari sana.
Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.
Kata Mahfud Md, tiap kementerian yang memiliki program di Papua harus dikoordinasikan oleh satu desk bernama desk Papua.
Karen Agustiawan dikabarkan akan bebas dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung pada 10 Maret 2020.
Mahfud Md mengatakan jumlah pasukan di Papua cukup untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata.
Rapat yang dipimpin Mahfud Md itu diikuti sejumlah menteri dan kepala badan yang terkait.
Sebagai penerima beasiswa tersebut, Mahfud MD mengaku sangat mendambakan memiliki yayasan seperti Supersemar.
"Pemerintah tidak boleh melawan putusan pengadilan," kata Mahfud MD terkait putusan MA soal pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Mahfud Md bakal menggelar rapat soal kondisi di Papua.
Mahfud Md mengklaim kehadiran kapal-kapal besar dari Pantura ini sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat Natuna.
MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Nilai iuran harus kembali serti sebelum Perpres Nomor 75 Tahun 2019 terbit.
