atau cari berdasarkan hari
Mahfud MD menyebutkan sejumlah hoaks yang diproduksi untuk tujuan merusak Pemilu 2019.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengatakan karena pemilihan umum orang saling mengkafirkan.
Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD mengatakan saat ini ada sebuah gerakan yang berupaya menggagalkan Pemilu 2019.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan sistem pemilu saat ini sudah lebih baik
Menurut Mahfud MD kendati mayoritas masyarakat Madura merupakan penganut Islam yang kuat dan taat, namun sangat menghargai pemeluk agama lain.
Mahfud MD kurang berminat membahas atau menanggapi kontroversi propaganda Rusia.
Mahfud MD menilai bersikap golput adalah hak. Namun mengajak golput termasuk sebagai tindakan menghalang-halangi seseorang.
Pakar hukum tata negera Mahfud MD menanggapi soal kisruh kepemimpinan DPD RI.
Sebelumnya Sandiaga mengatakan revisi UU ITE itu akan menjadi prioritas utama dalam programnya bersama Prabowo jika terpilih.
Mahfud MD, mengatakan kasus Rocky Gerung yang kini tengah diperiksa di Polda Metro Jaya kemungkinan akan hilang selepas gelaran Pemilu 2019 ini.
Azyumardi Azra menyebut politik identitas tak akan laku dalam kontestasi politik di Indonesia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan tidak akan golput dan memilih dalam Pilpres 2019 nanti.
Buya Syafii dan Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak golput.
Mahfud MD menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi bisa saja membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.
Soal Abu Bakar Baasyir, Mahfud MD menuturkan selain syarat administratif, napi yang bebas bersyarat harus telah menjalani dua per tiga masa hukuman.
Menurut Mahfud MD Gerakan Suluh Kebangsaan akan mendorong terwujudnya persatuan dalam perbedaan.
Sebagai orang di luar tim pemenangan Jokowi, Mahfud MD menilai materi debat capres Jokowi-Ma'ruf sudah rapi.
Menurut Mahfud MD, efek dari debat calon presiden akan mempengaruhi pilihan masyarakat.
Arsul Sani mengatakan Yusril dan Mahfud MD memang aktif memberi masukan tentang hukum dan HAM kepada Jokowi.
Megawati mengaku pusing karena undang-undang tidak memperbolehkan seseorang menjabat presiden atau wakil presiden lebih dari dua kali seperti JK.
