Realisasi Defisit APBN 2002 Diperkirakan 1,6 Persen dari PDB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memperkirakan realisasi defisit APBN 2002 akan mencapai 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2002 yakni sebesar 2,4 persen dari PDB. Tahun 2002, PDB Indonesia mencapai Rp 1667,9 triliun. Demikian siaran pers yang dikeluarkan Departemen Keuangan di Jakarta, Senin (6/1) petang. Menurut Menteri Keuangan Boediono, kinerja APBN tahun lalu sudah sejalan dengan program konsolidasi fiskal yang direncanakan dalam Undang-undang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Sementara itu, belanja negara berada di bawah angka yang ditetapkan dalam APBNP 2002. Hal itu disebabkan lebih rendahnya realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan. Namun, di sisi lain, realisasi belanja untuk daerah sedikit melampaui angka yang ditetapkan APBNP. Pengeluaran rutin hanya mencapai 11,3 persen dari PDB atau sekitar Rp 188,5 triliun. Padahal berdasarkan target APBNP, pengeluaran rutin diperkirakan mencapai Rp 204 triliun atau 11,7 persen dari PDB. Sedangkan pengeluaran pembangunan mencapai Rp 40,2 triliun atau 2,4 persen dari PDB. Angka ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yakni sebesar Rp 47,4 triliun atau sekitar 2,8 persen dari PDB. Sementara anggaran belanja untuk daerah mencapai Rp 98,4 triliun atau 5,9 persen dari PDB. Angka ini sedikit lebih tinggi dari target APBNP yakni sebesar Rp 97,8 triliun atau 5,7 persen dari PDB. Rendahnya pengeluaran rutin antara lain disebabkan beberapa hal. Pertama, karena penggunaan dana cadangan untuk gaji pegawai tidak diperlukan, sehingga belanja pegawai lebih sedikit dari yang diperkirakan. Kedua, adanya penghematan anggaran untuk belanja barang. Ketiga, lebih rendahnya beban bunga utang baru akibat lebih rendahnya penarikan pinjaman baru dan realisasi suku bunga internasional (LIBOR). Keempat, rendahnya subsidi bunga kredit program yang membuat realisasi subsidi non-BBM lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBNP. Rendahnya pengeluaran pembangunan diakibatkan pengeluaran untuk proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri lebih rendah dari pagu APBNP. Hal ini disebabkan antara lain keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman Bank Dunia, ADB, dan JBIC. Keterlambatan ini disebabkan kendala teknis di lapangan seperti masalah pengadaan atau pembebasan lahan, keterlambatan proses tender, dan lokasi proyek di daerah konflik. Di sisi lain, sektor penerimaan dalam negeri sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan, yakni 18 persen dari PDB atau sebesar Rp 299,8 triliun. Penerimaan itu diperoleh dari penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp 211 triliun atau tax ratio 12,6 persen. Dalam sektor penerimaan pajak, pajak penghasilan (PPH) mencapai sasaran walaupun sebagian setoran baru tercapai awal tahun ini. Sementara itu, cukai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya melampaui target. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak, mencapai Rp 88,9 triliun atau 5,3 persen dari PDB. Angka ini sedikit di bawah target APBNP. Penyebabnya antara lain lebih rendahnya realisasi penerimaan dari sumber daya alam gas alam, dan penyetoran bagian pemerintah atas laba BUMN. Sedangkan di sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan luar negeri lebih rendah. Yaitu 0,4 persen dari PDB atau sekitar Rp 7,3 triliun. Sementara, pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri melampaui target karena realisasi penerimaan dari privatisasi melampaui target pula. Dara Meutia Uning --- TNR