Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Widjonarko Puspoyo mengatakan telah menyiapkan sebanyak 2,3 juta ton beras miskin. Beras yang ditujukan untuk rakyat miskin tersebut akan dijual dengan harga Rp 1000 per kilogram di seluruh Indonesia. Demikian penjelasan Puspoyo usai menghadirin acara peresmian pilot projek Rice Esatate di Desa Telang I, Kabupaten Banyuansin, Selasa [7/1). Beras murah ini targetnya untuk masyarakat yang paling miskin diantara masyarakat miskin yang terdapat di seluruh desa Kabupaten seluruh Indonesia yang dikelola distribusinya langsung oleh Pemerintah Daerah setempat. "2,3 juta ton itu pertahun, nanti Bulog akan mengeluarkan satu bulan sebanyakl 180.000 ton dan akan disalurkan minggu ini juga,"ujarnya. Selain masyarakat miskin, target utama raskin ini juga akan menyentuh masyarakat nelayan yang sudah beberapa hari ini tidak melaut karena kenaikan BBM. "Kami berharap masyarakat nelayan menjadi target utama beras ini,"katanya. Menyinggung soal penyimpangan dalam program raskin ini, menurut Kabulog sampai saat ini bisa dikatakan tidak ada. "Nyaris tidak ada , 0, sekian persen lah, tapi yang ada itu penundaan pembayaran biasanya hanya dalam satu bulan saja,"ujarnya. Mengenai penyimpangan di lapangan oleh oknum, Kader PDI-P ini mengatakan kalau pernyimpangan itu melibatkan aparat sub dolog yang ada di Kabupaten, jelas akan dikenai sanksi. "Untuk mereka yang bukan sudah kita serahkan kepada aparat yang terkait, seperti yang kita lakukan kepada oknum camat di beberapa kota di Pulau Jawa yang sampai saat ini tengah di proses perkaranya,"ujarnya. Menurut Puspoyo, Bulog mendapat dana sebesar Rp.500 miliar dari kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), dana itu pula yang dipakai untuk menjalankan proyek raskin ini. "Jadi jangan hanya teriak naik, kita juga salurkan kepada yang membutuhkan dari kenaikan BBM itu dan ini merupakan program pemerintah,"katanya. Sementara Ketua Komisi III , Awal Kusuma yang ikut dalam rombongan mengatakan untuk kenaikan tiga komponen ini, DPR tanggal 13 mendatang akan membahasnya. "Walaupun pemerintah sebelumnya sudah berkonsultasi ke DPR, tapi tanggal 13/1 kita akan rapat lagi, dan seingat saya ketika itu tidak ada kesepakatan untuk menaikkan secara serempak, yang disetujui hanya tarif telpon yang lainnya menyusul," ujarnya. Arif Ardiansyah --- TNR
Iklan
