Menko Polkam: Tak Ada Pembahasan Pencabutan Kenaikan Tarif

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Pertemuan sejumlah anggota kabinet yang digelar Selasa (7/1) malam sama sekali tidak membahas kemungkinan penundaan atau pencabutan kebijakan kenaikan harga BBM, tarif listrik dan telepon. "Tadi malam atau kemarin kita tidak membahas tentang perubahan harga, atau katakanlah kemungkinan penundaan dan pencabutan. Yang kita pikirkan adalah kebijakan publik sudah diambil dan tidak populer," kata Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menjawab pertanyaan pers saat menghadiri pemakaman bekas Direktur PTPN VI Sumatra Dr. Ir Hadi Sutrisno Broto di TPU Terban, Yogyakarta, Rabu (8/1). Menurut Yudhoyono, kalau pemerintah mau enaknya sendiri, mau senangnya sendiri dan biar dicintai semua orang, tentu tidak akan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, tarif listrik dan telepon. Kalau hal itu yang dilakukan, menurutnya, dalam jangka panjang justru akan menyusahkan ekonomi nasional. "Oleh karena itu, saya mengerti pertimbangan teman-teman saya di jajaran ekonomi dan kesra. Ini untuk kepentingan yang lebih besar, untuk keadilan dan (sudah) dipikirkan masak-masak. Yang penting bagi kita apa kesulitan, kesukaran yang dihadapi rakyat kecil. Itu yang harus kita pikirkan ke depan," tandasnya. Yudhoyono menambahkan, dari hasil evaluasi dan pemantauan di seluruh tanah air memang ada beberapa aksi unjuk rasa dan protes. Menurut Yudhoyono, unjuk rasa itu umumnya masih dianggap wajar dalam sebuah alam demokrasi. Justru yang harus dicermati dan dilakukan secara sungguh-sungguh, lanjut Yudhoyono, yakni kekhawatiran atau kecemasan masyarakat kalau harga-harga membubung dan melambung tinggi secara tidak wajar. "Ini tak boleh terjadi," tegasnya. Karena itu pemerintah mengajak masyarakat luas, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi untuk melakukan pengawasan ketat. Menjawab pertanyaan tentang munculnya seruan mogok nasional mulai hari ini, Yudhoyono menyatakan pemerintah tidak perlu rapat setiap hari untuk mengantisipasi apa yang terjadi besok dan besoknya lagi. "Tetapi tentu tidak boleh ada langkah-langkah yang nyata-nyata berupa kekerasan dan pelanggaran hukum. Sebagai contoh ada yang mengatakan kalau pemerintah tidak mencabut atau tidak menunda akan kami duduki semua fasilitas kantor, akan kami ambil alih fasilitas publik. Menurut saya itu tidak benar. Perlu ada cara yang baik untuk mencari jalan keluar," ujarnya. Menanggapi aksi penyanderaan truk tangki yang dilakukan masyarakat saat melakukan unjuk rasa, Yudhoyono menilai hal itu sudah bersifat pemaksaan dan bisa menjurus ke aksi kekerasan. (Heru CN-Tempo News Room)