Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 17 anggota DPR mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari aparat Australia ketika pesawat Garuda yang mereka tumpangi transit di kota Brisbane. Walau mereka sedang dalam perjalanan resmi diplomatis, aparat Australia tetap menahan dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap para wakil rakyat dari Komisi VIII itu. Kami diperlakukan seperti pencuri, kata Syamsul Bahri, Ketua Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral Komisi VIII, sambil merentangkan kedua tangannya di hadapan wartawan, di gedung Nusantara V, Senin (13/1). Dijelaskan, peristiwa itu bermula ketika anggota komisi energi ini sedang dalam perjalanan ke Auckland, Selandia Baru, untuk studi banding tenaga panas bumi. Pada perjalanan itu, pesawat Garuda yang mereka tumpangi harus transit terlebih dahulu di Brisbane. Pada waktu itulah, aparat keamanan Australia melakukan penggeledahan terhadap mereka, berikut barang bawaan. Pemeriksaan terjadi saat transit keberangkatan pada 5 Januari pagi hari, dan 11 Januari sore hari. Tali pinggang saya diminta dibuka. Lalu, celana bagian pinggang diminta dilipat ke luar, kata Rustam E. Tamburaka, Ketua Sub Komisi VIII Bidang Ristek, yang dalam perjalanan ini berperan sebagai kepala rombongan. Saat itu, para anggota dewan menjalani pemeriksaan secara detail. Dari mulai sepatu yang harus dibuka dan dimasukkan ke alat pemindai, membuka pakaian, isi dompet dikeluarkan, hingga tali pinggang yang harus dibuka. Akibatnya, waktu transit yang pada saat normal berlangsung selama 1 jam menjadi molor hingga 2,5 jam. Pemeriksaan juga dijalani oleh penumpang Garuda yang lain. Dalam peristiwa ini, beberapa anggota dewan yang ikut adalah Ketua Komisi VIII Iwan Prayitno, Syamsul Bahri, Rustam E. Tamburaka, dan dua orang staf ahli menteri, termasuk Profesor Firman Tambunan. Anehnya, lanjut Rustam, pada saat yang sama, pesawat penerbangan Malaysia Airlines tidak mengalami perlakuan seperti itu. Ketika ditanya, aparat Australia hanya mengatakan bahwa mereka melaksanakan perintah pemerintah Australia. Akibat perlakuan ini, Garuda mengalami kerugian ekonomi dan citra perusahaan. Buntutnya, bukan tak mungkin orang akan malas naik Garuda. Untuk menindaklanjuti peristiwa ini, para anggota dewan berencana memanggil Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, dan Duta Besar Australia. Rustam menduga perlakuan disrkriminatif ini masih terkait peristiwa bom Bali. Harus ada klarifikasi dari pemeritah Australia agar perlakuan seperti ini tidak terulang lagi di masa depan, kata Syamsul. (Budi Riza--Tempo News Room)
Iklan
