Presiden Tetap Rangkul Golkar, Mengapa?

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan akan tetap merangkul Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie. Keyakinan ini datang dari kalangan Partai Demokrat maupun Golkar menjelang perombakan kabinet, yang segera dilakukan oleh Presiden.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok, mengakui Golkar lebih layak dipertahankan ketimbang Partai Keadilan Sejahtera. Golkar dipandang mau membantu pemerintah jika ada pekerjaan. "Kalau tak ada, manuver-manuver gitu," ujarnya kemarin. Tapi ia menampik anggapan bahwa Yudhoyono berutang budi kepada Aburizal. Adapun PKS sebagai partai ideologis, kata Mubarok, tak bisa dipahami apa maunya.

Politikus Golkar, Indra J. Piliang, pun yakin Presiden tak akan menggusur partainya dari koalisi. "Kekuatan Golkar di parlemen lebih tinggi dibanding PKS," ucapnya. Golkar malah mematok tarif tinggi jika ingin dipertahankan di koalisi. "Kami pasang tarif minimal empat kursi menteri," katanya.

Rencana perombakan kabinet muncul menyusul manuver pengusulan angket pajak yang kandas di sidang paripurna DPR. Golkar dan PKS termasuk yang menyokong manuver ini. Inilah yang membuat Presiden Yudhoyono mengingatkan lagi akan komitmen partai anggota koalisi.

Kendati sama-sama menyokong angket pajak, nasib kedua partai itu tampaknya akan berbeda. Golkar, yang sering menyerang pemerintah, termasuk soal peran Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam penanganan kasus Gayus, tetap dipertahankan.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, Presiden memang tak mungkin menendang Golkar. "Manuver dan geliat Golkar jauh lebih bahaya ketimbang PKS jika di luar koalisi," katanya kemarin.

Ikrar menjelaskan, Presiden dan Partai Demokrat melihat Golkar menghormati Sekretaris Gabungan dengan kehadiran para petingginya dalam setiap rapat. Dalam melihat kebijakan pemerintah, posisi Golkar jelas, straight to the point. Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera, yang sering menanggapi kebijakan pemerintah secara ambigu. "Di lapangan, PKS berlawanan dengan pemerintah."

Arbi Sanit juga berpendapat, pengaruh Golkar kuat dari parlemen hingga ke desa-desa, sehingga posisi tawarnya tinggi. Kemampuan para politikusnya pun mumpuni. "Maka manuver politiknya lebih berbahaya dari PKS."

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mafudz Siddiq mengatakan beberapa waktu lalu, tak ada jaminan koalisi bakal tenang kalau PKS dikeluarkan dari koalisi. "Memang ada jaminan tak ribut lagi?" Ia malah meminta Presiden  mengevaluasi cara Demokrat mengelola koalisi di parlemen. "Demokrat dinilai selalu memposisikan di atas partai lainnya, padahal telah disepakati bahwa posisi partai-partai koalisi sejajar," ujarnya.

DIANING SARI| EKO ARI W| JOBPIE S

Berita terkait:

Ical: Golkar Sudah Kenyang Kekuasaan

Demokrat Usulkan Tiga Koalisi di Parlemen

Evaluasi Lambat Karena SBY Masih Berhitung Soal PDIP