SBY: Cegah Upaya Pelemahan KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Selain berbicara soal kekuatan ekonomi dan demokrasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan, 16 Agustus 2011, di Gedung MPR/DPR hari ini juga menyinggung soal pemberantasan korupsi. Bahkan secara khusus SBY juga menyinggung soal pelemahan KPK. “Upaya pelemahan KPK harus dicegah dengan sekuat tenaga” kata SBY dalam pidatonya.

Menurut SBY, salah cara membentengi lembaga itu adalah dengan mengawal seleksi calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung. “Proses itu perlu dikawal agar menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas dan profesional,” ujarnya.

Figur anggota KPK yang berintegritas dan profesional, kata SBY, sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mekanisme kerja internal lembaga itu sehingga tetap steril dari korupsi. Posisi serupa juga dimintakan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian. “Kedua lembaga ini harus menjadi lembaga yang semakin berintegritas dan kredibel di depan publik,” kata SBY.

Diakui SBY, sejauh ini efektivitas pemberantasan korupsi masih perlu ditingkatkan. Selain menyempurnakan regulasi antikorupsi, juga perbaikan sejumlah lembaga antikorupsi, termasuk KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. “Lembaga-lembaga ini harus terus kita perkuat dan kita dukung efektivitas kerjanya,” ujarnya.

SBY menegaskan bahwa kita berkewajiban untuk terus meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. "Tanpa diskriminasi dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Yudhoyono. "Sekaranglah momentum terbaik untuk kita terus membersihkan Indonesia dari korupsi."

SBY menambahkan, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparency, skor IPK Indonesia meningkat dari 2,0 pada 2004 menjadi 2,8 pada 2010. "Meskipun perbaikan indeks persepsi sebesar 0,8 merupakan yang tertinggi di antara seluruh negara ASEAN, namun kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan indeks korupsi secara berarti di masa mendatang," tambah SBY.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung setuju dengan pendapat SBY. "KPK ini kan sekarang mengalami penurunan kredibilitas dan pelemahan,"katanya. Kondisi ini, kata Pramono, sudah berlangsung lama.

Pramono pun menyarankan KPK tidak tebang pilih. "Pisaunya KPK harus tajam, bukan hanya kepada oposisi, tetapi kepada orang-orang yang dalam lingkaran kekuasaan," ujarnya.

WDA I MUNAWWAROH I MAHARDIKA

Berita terkait:

Sikap Panitia Seleksi Terbelah Saat Putuskan 8 Calon "Bos" KPK

Chandra-Ade Pernah Diancam Akan Dibunuh