Rajin Suap Agar Proyek Tak Menguap

TEMPO.CO, Jakarta - Kebiasaan ini boleh jadi lazim di kalangan dunia usaha. Suap-menyuap dengan dalih uang terima kasih kepada pihak berwenang yang telah memuluskan rencana investasi mereka.

Tapi apa jadinya, kalau sebuah proyek itu gol lantaran dana suap. Biasanya, proyek itu tidak berjalan sesuai bestek. Perusahaan itu sejatinya mungkin tidak memnuhi syarat untuk mengikuti tender sebuah proyek.

Kondisi itu ternyata juga berlaku di kalangan pengusaha Indonesia. Kajian terbaru Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan Bribery Payers Index (BPI) Indonesia berada di nomor empat dari bawah. Artinya, pengusaha Indonesia termasuk paling rajin menyuap ketika berbisnis di luar negeri.

"Indeks ini hanya menggambarkan tren di kalangan pengusaha ketika berbisnis di luar negeri, jadi ini spesifik," ujar Manajer Tata Kelola Ekonomi Transparansi Internasional Indonesia, Franky Simanjuntak, kepada Tempo, Rabu, 2 November 2011.

Tercatat dari kajian TII, pengusaha Rusia paling rendah skornya, yaitu 6,1, diikuti Cina (6,5), Meksiko (7,0), dan Indonesia (7,1). Semakin rendah indeks, menunjukkan semakin sering sogok digunakan untuk melancarkan usaha.

Franky menambahkan hasil kajian itu dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah saat berhubungan dengan pengusaha dari negara dengan indeks BPI rendah, seperti Cina dan Rusia. "Tahu sendiri, Cina itu sangat agresif dalam melebarkan sayapnya, ada risiko negara-negara tersebut melakukan suap di Indonesia," ujar Franky. Maka dengan mengetahui indeksnya, pemerintah bisa berhati-hati.

Franky mengingatkan, skor Indonesia yang masih rendah juga harus jadi peringatan. Karena pengusaha Indonesia kemungkinan juga tidak dipercaya oleh negara lain. "Saya kira produk-produk TII dilihat oleh masyarakat internasional," ujarnya.

Budaya suap ini memang bukan hal aneh lagi di tanah air. Apalagi, Indonesia termasuk negara terkorup di Asia dan dunia. Berdasarkan CPI tahun lalu, Indonesia menempati posisi ke-110 dengan skor 2,8 (sama dengan poin pada 2009).

Boleh jadi, penegakkan korupsi di Indonesia dalam setahun pertama pemerintahan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada perubahan. Terpidana kasus korupsi hanya dihukum ringan, bahkan ada yang berbilang bulan.

Banyak kasus-kasus besar yang diduga melibatkan sejumlah petinggi partai, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pejabat, seperti kasus Nazaruddin, belum tersentuh hukum.

DIANING SARI/TRI SUHARMAN

Berita terkait:

5 Lembaga Ini Dianggap Punya Semangat Antikorupsi

Negara dan Sektor Bisnis Ini Rawan Suap!  

5 Lembaga Ini Dianggap Punya Semangat Antikorupsi