Presiden Larang Mark Up di Bisnis Senjata

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para pebisnis yang ikut ambil bagian memajukan industri pertahanan nasional tak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

"Mereka-mereka yang berbisnis di bidang ini ikuti kebijakan pemerintah. Kemudian, tentunya pantas, tidak ada penyimpangan, tidak ada kongkalikong dan mark up seperti yang terjadi di masa lalu sehingga negara sangat dirugikan," kata SBY usai rapat terbatas mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista) di kantornya, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis, 10 November 2011.

Hadir dalam rapat itu, di antaranya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, Panglima TNI Laksana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Menteri Bappenas Armida Alisjahbana.

Presiden menyatakan kegembiraannya terhadap perkembangan industri pertahanan dalam negeri saat ini, termasuk kemajuan sejumlah kerja sama dengan pihak luar negeri. Ia pun berharap para pebisnis di Indonesia dapat ikut mendukung industri pertahanan dalam negeri.

Di saat yang sama, Presiden kembali mengingatkan bahwa sudah menjadi kebijakan dasar pemerintah wajib membeli atau mengadakan alutsista produk industri pertahanan nasional, terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Jika belum bisa diproduksi di dalam negeri, pemerintah mengadakan atau membeli dari negara-negara sahabat.

"Kalau toh kita belum bisa memproduksi, maka jangka menengah, jangka panjang kita harus membangun satu kerangka kerja sama yang lebih, misalnya joint investment atau joint production, joint research development dan innovation," kata dia.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui pemerintah sedang mengincar sejumlah alat persenjataan dari luar negeri, khususnya produksi negara-negara di Amerika dan Eropa. Pasalnya, krisis ekonomi di Eropa menyebabkan beberapa negara di sana mengurangi kekuatan militer mereka.

"Artinya apa? Kalau kekuatan militer mereka banyak dikurangi, artinya mereka juga akan melakukan penjualan alutsista. Murah sekali gitu lah," kata Purnomo usai mengikuti sidang soal alutsista di Kantor Presiden.

Menurut Purnomo, dinamika inilah yang sekarang ini sedang disikapi oleh pemerintah. Artinya, pemerintah sedang memilah mana yang sesuai dengan kebutuhan dan mana yang tidak. "Lalu dananya ada enggak? Tadi itu juga dibahas. Yang jelas, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol," katanya.

Presiden, kata Purnomo, sudah memberikan waktu selama dua minggu untuk menyikapi apakah ada alat-alat persenjataan yang diperlukan oleh pemerintah. "Tapi dengan pesan tidak boleh melebihi dari pagu yang sudah ditetapkan. Kebijakannya itu tidak boleh melebihi US$ 6,5 miliar," ujarnya.

Sayangnya, meskipun Purnomo mengatakan yang dilakukan pemerintah adalah modernisasi alutsista, toh peralatan yang sedang diincar ternyata bukanlah barang baru. "Saya kira second ya. Masalahnya yang penting tidak boleh melebihi USD 6,5 miliar," ujarnya.

MUNAWWAROH

Berita terkait:

Pemerintah Incar Alutsista Bekas Eropa