Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Divestasi saham PT Bank Danamon Tbk. terancam batal dilaksanakan tahun ini. Penyebabnya, ada kecenderungan para anggota DPR tidak sepakat dengan rencana kelanjutan proses divestasi itu. "Pimpinan mendapat masukan dari sub komisi perbankan agar adanya penundaan divestasi Danamon," kata Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Max Moein, kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin Temenggung, di Jakarta, Senin (3/1). Rencananya komisi akan membahas masalah kelanjutan proses divestasi 71 persen saham milik pemerintah di Bank Danamon, bersama Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Menteri Keuangan Boediono, dan Ketua BPPN Syafrudin Temenggung. Tapi Laksamana dan Boediono urung hadir dengan alasan mengikuti rapat kabinet hari ini di istana. Menurut Max, penundaan divestasi yang diminta oleh DPR karena kondisi perekonomian nasional yang saat ini belum membaik. "Harga sahamnya (Danamon-red) sedang tidak bagus. Harus ditinjau lagi itu (kelanjutan proses divestasi Danamon," kata anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu. Pendapat lebih keras lagi dilontarkan oleh wakil ketua komisi dari Fraksi Partai Golkar Paskah Suzetta. "Kita minta (ke pemerintah) untuk menunda semua (divestasi)," kata dia. Penundaan ini, lanjut Paskah, sampai keadaan perekonomian dan politik membaik, serta sudah ada aturan yang jelas tentang privatisasi. Menurut dia, divestasi Danamon perlu ditunda sampai adanya sistem hukum yang kuat tentang deregulasi Undang-Undang Privatisasi dan Undang-Undang Divestasi. "Sampai sekarang 'kan belum ada dasar hukumnya," imbuhnya. Selain itu, lanjut Paskah, stabilitas politik menjadi kebutuhan yang mutlak jika ingin proses seluruh privatisasi tetap dilanjutkan. "Sampai adanya partai mayoritas," kata dia saat ditanyakan sampai stabilitas politik yang bagaimana proses divestasi Danamon dan lainnya mau dilanjutkan. Paskah menyiratkan hal itu baru dapat dilakukan setelah pemilu. Paskah tidak sepakat bahwa penundaan dan pembatalan seluruh divestasi saham milik pemerintah akan membuat anggaran pemerintah bolong tahun ini. "Kita 'kan sudah ajukan solusinya dengan RDI (Rekening Dana Investasi)," katanya. Dia menganggap RDI akan mampu menutupi defisit dari APBN. Menanggapi berbagai penolakan anggota DPR dalam rapat itu, Syafrudin Temenggung hanya berujar," kita di sini hanya sebagai operasional." Menurut dia, mekanisme pengambilan keputusan berada di tangan pemerintah dan DPR. Karena ini sudah menyangkut keputusan politik. "BPPN sebagai pelaksana. Selama pemerintah belum mengatakan ini ditunda, kita tetap melaksanakan persiapan-persiapan teknisnya," ujar dia. Lebih lanjut Syaf menyatakan, sepakat dengan permintaan DPR dalam hal memperhatikan waktu divestasinya. Seperti diketahui, pemerintah berencana melepas 20 persen kepemilikannya di Danamon ke pasar (pouring to the market) dan 51 persen ke investor strategis. "Saya dukung DPR soal timing-nya," ujarnya. Dia berharap saat divestasi dilakukan bulan April nanti, harga saham Bank Danamon lebih baik dibandingkan sekarang. "Mendapatkan value yang baik adalah concern kita semua," kata dia. Dia tidak sepakat dengan tudingan DPR bahwa harga saham Bank Damanon saat ini jelek. "Kalau turun, itu bukan fenomena esklusif dari saham Bank Danamon. Saya kira regional dan nasional pun mengalami penurunan," kata Syaf. Seharusnya, lanjut dia, harus didorong harga sahamnya dengan membangkitkan sentimen positif. "Kalau kita dorong divestasi ini, justru akan mendorong sentimen positif terhadap perekonomian," kata Syaf. Kepada wartawan, Syaf juga menyatakan, hari Rabu pekan ini BPPN akan bertemu beberapa investor lokal yang berminta atas saham Bank Danamon. Di antaranya, Dana Pensiun dan perusahaan sekuritas. Sedangkan hari Kamis atau Jum'at mendatang, BPPN akan bertandang ke investor luar negeri. Prioritasnya, kata Syaf, adalah kawasan regional seperti Singapura dan Hongkong. Karena ketidakhadiran Laksamana dan Boediono, satu jam kemudian rapat yang membahas nasib divestasi Bank Danamon ini, ditunda. Keputusan baru akan diambil setelah Menneg BUMN dan Menteri Keuangan dapat dihadirkan. Yura Syahrul --- TNR
Iklan
