TEMPO/Eko Siswono Toyudho



PKS Mainkan 'Politik Tumbal'  

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan nasibnya dalam koalisi partai pemerintah. Menurut dia, PKS kini berusaha mendapatkan simpati khalayak jika ternyata didepak keluar dari Sekretariat Gabungan. "PKS berhitung untuk dapat perhatian publik," kata Ari di Jakarta kemarin.

Posisi PKS di Sekretariat Gabungan (Setgab) goyah seusai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kenaikan harga bahan bakar minyak pada Sabtu-Ahad pekan lalu. Sikap PKS berbeda dengan Partai Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang tergabung dalam koalisi. Koalisi mendukung kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan harga BBM. Selasa malam lalu, Setgab sepakat mendepak PKS.

Ari mengatakan kecil kemungkinan PKS bersikap tegas mundur. Pilihan yang paling baik diambil PKS, kata dia, adalah menyerahkan kepada Yudhoyono. Sumber di kalangan Istana menyatakan, PKS tidak ingin mundur sukarela. Maunya, kata dia, PKS ditendang.

Jika didepak, citra PKS naik. Sebab, PKS punya alasan untuk menyatakan rela berkorban, menjadi tumbal, dikeluarkan dari koalisi demi membela rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM. "PKS ingin dapat poin dengan jadi tumbal," kata sumber itu.

Senada dengan itu, Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan ragu PKS akan mengambil sikap. Yunarto mengatakan saat ini PKS tengah memainkan politik "wait and see" dengan melempar bola nasibnya kepada Presiden. "Ini cerdiknya PKS," kata Yunarto.

Ia mengatakan PKS akan lebih untung jika menunggu keputusan Yudhoyono ketimbang harus menentukan sikapnya sendiri. Dengan strategi seperti itu, PKS tak perlu mempertaruhkan citranya di depan Yudhoyono.

Yunarto mengatakan, jika Yudhoyono mengeluarkan PKS dari koalisi, belum tentu hal itu akan menguatkan citra Yudhoyono. "Bolanya ada di Presiden," katanya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, belum bisa memastikan keputusan apa yang akan diambil Yudhoyono terhadap PKS. "Beliau kan politiknya santun. Mari tunggu saja," kata dia.

Menurut Mubarok, pekan depan Demokrat akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas koalisi, khususnya PKS. Rencananya, pertemuan tersebut dihadiri Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan akan membicarakannya dengan Sekretariat Gabungan. Menurut dia, Setgab tak bisa mendepak PKS begitu saja. "Akan ada pembicaraan bersama dengan Setgab. Kesepakatan tidak bisa dibatalkan sepihak," kata Luthfi.

Menurut dia, PKS punya kontrak khusus dengan Presiden. Namun ia menolak menjabarkan isi kontrak khusus tersebut. "Itu tidak harus dibuka ke publik. Itu antara yang bersepakat saja," kata Luthfi.

ANGGA SUKMA WIJAYA | ANANDA BADUDU | FRANSISCO ROSARIANS | SUNUDYANTORO

Berita Terkait

Tifatul Kritik Pemberitaan Media Soal Koalisi

Istana: Koalisi Tak Ingin Ada Musuh dalam Selimut 

Suryadharma: PKS Dikeluarkan Saat Kontrak Dibaca 

Dalih PKS Bertahan di Koalisi 

PKS: Banyak Pengincar Posisi Menteri

Golkar: Tanpa PKS, Koalisi Tetap Kuat 

PKS akan Bicarakan Nasibnya di Setgab 

Presiden PKS: Kami Hanya Beda dalam Ekspresi 

Pengamat: SBY Butuh PKS untuk Imbangi Golkar 

Komentar


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan