Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Perundingan divestasi saham Kaltim Prima Coal (KPC) belum juga mencapai kata sepakat. Sampai saat ini, KPC belum memutuskan untuk memperpanjang divestasi saham KPC. Hari ini, pemerintah dan KPC kembali melakukan pembicaraan mengenai divestasi saham KPC. Namun, kata Djoko Darmono, KPC minta waktu untuk mempelajari tawaran pemerintah yang meminta perpanjang divestasi. KPC minta waktu seminggu lagi untuk mengambil keputusan, kata Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Darmono kepada wartawan di kantornya, Jumat (7/2). Meskipun demikian, Djoko berharap KPC setuju dengan usulan perpanjangan yang ditawarkan pemerintah. Insya Allah, mereka setuju, katanya. Hal yang sama diutarakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Simon Sembiring. Menurut dia, KPC dan pemerintah belum mengambil keputusan mengenai perpanjang divestasi KPC. Mereka (KPC) minta waktu untuk mendalami. Jadi tidak bisa secerpat breg breg , kata dia. Meskipun demikian, Simon menolak jika permintaan KPC yang meminta waktu ini karean adanya ketidaksepakatan antara pemerintah dan KPC. Ini bukan masalah ketidaksepakatan, hanya masalah waktu saja kok, kata dia. Sementara itu, juru bicara Rio Tintopemegang 50 persen saham KPCAnang Rizkani Nur mengakui, KPC dan pemerintah belum sepakat mengenai perpanjangan divestasi. KPC, kata dia, masih tetap menginginkan divestasi saham KPC berlanjut. Divestasi tetap harus jalan, katanya. KPC, menurut dia, sesuai dengan kerangka kerjasama (framework agreement) seharusnnya mempunyai hak untuk menawarkan kepada pihak lain. Sebabnya, PT Bukit Asam yang ditunjuk pemerintah untuk membeli 20 persen saham KPC tidak mampu menepati waktu pembayaran sampai 31 Januari 2003. Meskipun demikian, Anang mengatakan, KPC akan tetap menawarkan sahamnya. Termasuk diantaranya untuk mempertimbangkan Bukit Asam dan perusahaan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur seperti yang disepakati dengan pemerintah. Namun mereka tidak lagi menjadi keharusan, kata dia. Seperti diketahui, divestasi saham molor dari jadual yang ditetapkan pada 31 Januari 2003. Dengan demikian, ini kali kedua divestasi saham KPC tertunda. Tahun lalu, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, KPC dan PT Melati Bakti Satya, juga mengalami jalan buntu. Pemerintah sendiri sudah menetapkan pembagian 51 persen saham KPC kepada pembeli saham. Sebanyak 20 persen ditawarkan ke PT Bukti Asam yang mewakili pemerintah, sisanya ditawarkan kepada PT Melati Bakti Satya dan Perusahaan Pertambangan dan Energi Kutai Timur. PT Bukit Asam sendiri sampai 31 Januari 2003 belum melaksanakan pembayaran 20 persen saham. Bukit Asam malah meminta perpanjangan waktu untuk melakukan uji tuntas (due dilligent). Selain itu, Bukit Asam juga meminta harga saham KPC yang ditawarkan diturunkan karean dianggap terlalu tinggi. Berdasarkan kerangka kerjasama antara pemerintah dan KPC, disepakati harga 100 persen saham KPC senilai US$ 822 juta. Namun, menurut Bukit Asam, harga yang wajar untuk 100 persen saham itu hanya senilai US$ 600 juta. Menanggapi hal ini, Djoko Darmono mengatakan, masalah harga ini sudah menjadi kesepakatan bisnis. Dengan demikian, menurut dia, pihak KPC dan calon pembeli harus berunding sendiri untuk mengubah harga itu. Pemerintah tidak ikut canpur dalam urusan harga, kata Djoko. Multazam --- TNR
Iklan
