Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Tunggu Keppres Soal Kelanjutan Kontrak Exxon

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah masih menunggu Keputusan Presiden mengenai kelanjutan kotrak ExxonMobil di blok Cepu. Selain itu pemerintah juga menginginkan Pertamina melanjutkan negosiasi dengan ExxonMobil untuk mencapai titik temu dalam masalah itu. Demikian dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, sebelum mengikuti rapat koordinasi terbatas di Departemen Keuangan , Jakarta, Jumat (7/2). Untuk masalah ini kita melaksanakan dua pendekatan, yaitu top-down dan bottom-up, kata dia. Menurut Purnomo, pendekatan botom-up adalah meminta pada Pertamina untuk terus bernegosiasi. Pasalnya posisi perundingan masih jauh sekali dari titik temu. Contohnya kedua belah pihak masih berbeda pendapat tentang besar kompensasi. Waktu itu Pertamina minta kompensasi US $ 400 juta, tapi Exxon malah mau memberi US $ 40 juta. Itu kan jauh sekali, kata dia. Karena itu pemerintah menginginkan agar perbedaanperbedaan itu bisa disinergikan sehingga ada win-win solution. Namun di sisi lain pemerintah juga melakukan pendekatan top-down dengan menunggu keputusan dari presiden. Alasannya, di kalangan pemerintah sendiri terjadi perbedaan pendapat mengenai kelanjutan kontrak ExxonMobil di blok Cepu yang akan berakhir pada 2010 mendatang. Hal itu memang diatur dalam Undang Undang nomor 8 tahun 1971, kata Purnomo. Undang-undang itu mengatur, jika selama masa transisi dewan komisaris Pertamina tidak mencapai konsensus, maka masalah itu akan diputuskan oleh presiden. Saat ini, kata Purnomo, pendapat pemerintah memang terbelah. Di sati sisi, ada yang berpendapat setelah 2010 sebaiknya dinasionalisasi dan pengelolaannya diserahkan pada Pertamina. Namun di sisi lain ada kalangan yang menilai kontrak ini lebih bermanfaat jika diperpanjang. Jika kontrak tidak diperpanjang maka tidak akan ada investasi dan tidak akan ada kegiatan ekonomi yang cukup berarti di daerah Cepu, kata Purnomo. Purnomo tidak dapat memprediksi kapan Presiden mengambil keputusan. Namun ia berharap Keputusan Presiden maupun hasil negosiasi akan saling cocok. Ia menekankan kedua pendapatan itu harus dilakukan beriringan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampai pemerintah memutuskan kontrak ini diperpanjang, tapi Pertamina tidak bisa mencapai titik temu dengan Exxon. Atau di sisi lain jangan sampai begitu ada titik temu, antara Pertamina dan Exxon, tapi pemerintah malah tidak setuju, tuturnya. Purnomo menambahkan bulan ini akan ada pertemuan kembali antara pemerintah dengan pertamina karena setiap bulan memang dijadwalkan pertemuan secara rutin. Seperti diketahui, Pertamina mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan mengenai kontrak Exxon karena pemerintah mempunyai kepentingan strategis mengenai kilang gas di Cepu. Sementara di kalangan pemerintah masih terjadi silang pendapat yang menyebabkan penyelesaian agak terhambat. (Dara Meutia Uning Tempo News Room)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Masuk Bursa Cagub Jakarta, Risma: Saya Takut dan Tak Punya Uang

4 menit lalu

Menteri  Sosial Tri Rismaharini  menjadi pembicara pembuka hari kedua Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)di Paris Prancis, Rabu  pagi, 10 April 2024. (Sumber: Istimewa)
Masuk Bursa Cagub Jakarta, Risma: Saya Takut dan Tak Punya Uang

PDIP sebelumnya mengusulkan Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebagai cagub Jakarta.


Kondisi Kolesterol Tahapan Lanjut Bisa Terlihat dari Tanda di Wajah

12 menit lalu

Ilustrasi kolesterol. Shutterstock
Kondisi Kolesterol Tahapan Lanjut Bisa Terlihat dari Tanda di Wajah

Gejala kolesterol tahapan lanjut dapat dilihat secara fisik dan dirasakan tubuh. Antara lain, bisa ditandai dari wajah. Apa saja?


Kincir Angin Ikonik Moulin Rouge Paris Roboh, Pertunjukan Tetap Lanjut

21 menit lalu

Moulin Rogue Paris. Instagram.com/@moulinrougeofficiel
Kincir Angin Ikonik Moulin Rouge Paris Roboh, Pertunjukan Tetap Lanjut

Kincir angin Moulin Rouge telah berputar selama 135 tahun, dan yang pertama menyala saat pembukaan pada 1889


Ragam Jenis Kekayaan Intelektual, Pahami Soal Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI

22 menit lalu

Karut-Marut Hak Cipta
Ragam Jenis Kekayaan Intelektual, Pahami Soal Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI

Pahami soal Hak Kekayaan Intelektual atau HaKI, sehingga karya cipta Anda bisa terlindungi secara hukum.


Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

27 menit lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan anggota DPRD Labuhan Batu, Yusrial Suprianto Pasaribu dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahnan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Yusrial Suprianto Pasaribu dan Wahyu Ramdhani Siregar terkait Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap empat tersangka Bupati Labuhan Batu, Erik A. Ritonga, anggota DPRD Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, dua orang pihak swasta Efendy Sahputra dan Fazar Syahputra, dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa dari APBD Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp.1,4 triliun di lingkungan Pemerintah Kabupatan Labuhan Batu. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.


5 Sumber Kekayaan Negara Iran, Ada Gas Alam Hingga Saffron

33 menit lalu

Orang-orang menghadiri upacara pemakaman korban serangan ISIS di Kerman, Iran, 5 Januari 2024. Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS
5 Sumber Kekayaan Negara Iran, Ada Gas Alam Hingga Saffron

Iran dikenal memiliki sumber daya alam dan potensi kekayaan yang tinggi. Termasuk saffron, apakah itu?


4 Fakta Lanud Soewondo yang Jadi Lokasi Konser Sheila on 7 di Medan

37 menit lalu

Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia mengikuti senam dan berjemur di bawah sinar matahari saat menjalani karantina di Pangkalan Udara Militer (Lanud) Soewondo Medan, Sumatera Utara, Sabtu, 11 April 2020. Sebanyak 513 TKI yang berasal dari berbagai daerah di Sumut dan sekitarnya yang menjalani proses karantina COVID-19 sementara tersebut saat ini kondisi kesehatannya baik dan tidak ada menunjukan gejala infeksi seperti demam, batuk dan sesak nafas. ANTARA
4 Fakta Lanud Soewondo yang Jadi Lokasi Konser Sheila on 7 di Medan

Konser Sheila on 7 akan digelar di lima kota termasuk Medan yang akan di langsungkan di Pangkalan Udara Seowondo, 14 September 2024


Klaim Keputusan ICC Tak Akan Pengaruhi Israel, Netanyahu: Tapi Preseden Berbahaya

37 menit lalu

Joe Biden dan Benjamin Netanyahu. REUTERS
Klaim Keputusan ICC Tak Akan Pengaruhi Israel, Netanyahu: Tapi Preseden Berbahaya

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan apa pun yang dikeluarkan oleh ICC tidak akan pengaruhi Israel


Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

37 menit lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi (tengah) bersama Wadirreskrimsus AKBP Hendri Umar (kiri) dan Kanit 2 Subdit Siber AKP Charles Bagaisar (kanan) saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 April 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial EP (40), BYP (37), DA (24), dan TA (41) terkait perjudian online. Keempat orang tersebut merupakan admin dari channel YouTube Bos Zaki @dzakki594. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.


IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

37 menit lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57 Nilai Tak Ada Lagi Alasan Penyidik Polda Metro Jaya Tidak Menahan Firli Bahuri

Sebaiknya, kata IM57, persidangan SYL dan Firli Bahuri itu berjalan bersamaan sehingga masalah pemerasan ini bisa saling terkonfirmasi.