Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera merampungkan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) politik. RUU tersebut terutama yang terkait dengan pemilihan umum, sebab dibutuhkan dasar hukum dan legalitas bagi pelaksanaan pemilu 2004. Kegiatan dan agenda KPU tergantung dengan ada tidaknya RUU itu, kata Nazaruddin Syamsudin, ketua KPU usai rapat dengar pendapat umum dengan komisi hukum DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (10/2) Nazaruddin menyebut beberapa RUU yang mendesak seperti pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Mahkamah Konstitusi, susunan dan kedudukan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten. Nazaruddin mencontohkan akibat dari lambatnya pengesahan itu program persiapan pendaftaran pemilu dan pendataan penduduk berkelanjutan, yang sedianya dikerjakan pada Desember lalu hingga kini belum bisa dilakukan. KPU menganggarkan dana sebesar Rp 3 triliun bagi pelaksanaan pemilu secara keseluruhan, mulai dari persiapan hingga pasca pemilu tahun 2005. Sedangkan dana yang terserap tahun ini untuk persiapan pemilu mencapai 78 persen dari total dana pemilu. Besarnya dana itu antara lain untuk penataan dan pembentukan organisasi penyelenggaraan pemilu, pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan, pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pencalonan DPD. Selain itu pendidikan pemilih dan informasi pemilu, pengembangan sistem informasi pemilu, serta penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Melihat kebutuhan dana yang cukup besar, sementara kondisi keuangan negara yang kurang memadai, KPU mempertimbangkan untuk menerima bantuan luar negeri. Menurut Nazaruddin, bantuan itu akan dikoordinasikan dengan program pembangunan PBB atau United Nation Development Program (UNDP) dan diharapkan dalam bentuk barang. KPU, kata Nazaruddin, telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian beberapa negara donor dan difasilitasi oleh UNDP. Mengenai bantuan ini, Agun Gunandjar, anggota Dewan dari F-PG mengingatkan KPU agar sumber pendanaan berasal dari APBN dan APBD. Sehingga bantuan luar negeri pun harus lewat APBN. Sementara anggota dewan lainnya, JM Nailiu, mempertanyakan independensi KPU jika menerima bantuan dana luar negeri. Negara-negara donor juga memiliki kepentingan tertentu lewat bantuan finansial yang diberikan, kata Nailiu. (Budi Riza Tempo News Room)
Iklan
