Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pencalonan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Yusuf Kalla sebagai calon presiden pada pemilu 2004 oleh Golkar dinilai cuma pancingan partai berlambang pohon beringin itu terhadap respon masyarakat. Pengamat politik di Kendari, Prof Ir Mahmud Hamundu, Msc mengatakan, langkah DPP Partai Golkar menjagokan Sri Sultan HB IX dan Yusuf Kalla sebagai calon presiden pada pemilu 2004, bisa jadi hanya sebagai pancingan. "Artinya Partai Golkar ingin mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat sebelum partai itu menetapkan calon presiden secara resmi," kata pengamat politik di Kendari, Prof Ir Mahmud Hamundu, Msc yang juga Rektor Universitas Haluoleo (Unhalu) di Kendari, Minggu (16/2). Mahmud mengatakan, ada dua hal pokok yang ingin diketahui Partai Golkar yakni, soal dukungan masyarakat terhadap kedua tokoh tersebut dan pandangan masyarakat terhadap calon presiden dari Jawa atau luar Jawa. Bila ternyata masyarakat memberi sinyal positif terhadap kedua tokoh tersebut, sudah pasti Partai Golkar akan mencari tokoh lain sebagai calon presiden. Mungkin sebelum ditetapkan akan dilemparkan lagi ke masyarakat. Menurutnya, jika tangapan masyarakat masih mempersoalkan Jawa atau luar Jawa, Partai Golkar pasti akan ikut menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan calon presiden. Menurut Mahmud, Partai Golkar melakukan strategi itu karena sadar bahwa citranya di masyarakat saat ini kurang baik, menyusul keterlibatannya dalam pemerintahan orde baru dan terakhir kasus hukum yang menimpa ketua umumnya, Akbar Tanjung. "Jadi selain memancing, pengajuan dua nama itu juga merupakan upaya Partai Golkar untuk mengambil hati masyarakat dengan melibatkan mereka dalam menetapkan calon presiden, seperti yang dilakukannya sekarang," ujarnya. Mahmud mengatakan, pengajuan dua tersebut merupakan langkah cerdik karena Partai Golkar tidak berani langsung menetapkan Akbar Tandjung sebagai calon presiden seperti yang akan dilakukan PDIP, PAN dan beberapa partai besar lainnya. Mereka sadar bahwa nilai jual Akbar Tanjung rendah. Menurutnya, keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Jakarta yang memvonis bersalah Akbar Tandjung dalam kasus penyalahgunaan dana Bulog akan menyulitkan posisi Partai Golkar jika diajukan sebagai calon presiden. "Jangankan sebagai calon presiden, dalam kapasitas sebagai Ketua DPR-RI dan Ketua Umum DPP Partai Golkar saja sudah dipermasalahkan. Faktanya, sekarang banyak pengurus baik di pusat maupun di daerah yang memintanya mundur," katanya. Mengenai dikotomi Jawa dan luar Jawa dalam penentuan presiden seperti yang terjadi selama ini, menurut Mahmud, di era reformasi, tidak boleh lagi memakai pola pikir seperti itu karena akan membuat bangsa ini semakin mundur. "Negara kita sudah lebih setengah abad merdeka. Apa salahnya jika tokoh-tokoh daru luar Jawa khususnya dari Kawasan Timur Indonesia diberi kesempatan sebagai presiden. Dedy Kurniawan --- TNR
Iklan
