indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Sektor Perkeretaapian Menanti Ajal

Rabu, 19 Januari 2011 | 08:07 WIB

TEMPO Interaktif, Di negeri ini nyaris tak ada kebijakan publik yang nihil dari aspek politisasi. Bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mulai kebijakan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, sampai yang terakhir tarif kereta api kelas ekonomi. Karena itu, tulisan Darmaningtyas yang bertajuk "Politisasi Tarif Kereta Api Kelas Ekonomi" (Koran Tempo, 11 Januari 2011) sungguh tepat. Bahkan, jika politisasi sektor perkeretaapian terus dilanggengkan, sejatinya pemerintah mempercepat ajal perkeretaapian di Indonesia. Tulisan berikut ini "melengkapi" tesis tulisan Darmaningtyas.

Sejatinya sudah terlalu lama pemerintah tidak berpihak kepada sektor perkeretaapian. Coba kita bandingkan. Pada zaman Belanda, panjang rel kereta api di Indonesia mencapai lebih dari 5.000 kilometer. Tapi sekarang panjang rel kereta api hanya tersisa sekitar 4.000 km. Jika kebijakan transportasi pemerintah berpihak kepada sektor perkeretaapian, panjang rel kereta api seharusnya bertambah, bukan malah menyusut. Jelas ini hal yang amat ironis. Di negara mana pun, angkutan kereta api justru dikembangkan menjadi sarana transportasi massal, baik kereta antarkota maupun kereta dalam kota.

Hal ini bukan hanya merupakan kesengajaan, tapi juga upaya sistematis untuk mematikan sektor perkeretaapian. Fenomenanya jelas, kebijakan yang digulirkan adalah membangun infrastruktur jalan, baik jalan tol maupun jalan non-tol. Contoh yang paling nyata adalah jalan tol Cipularang, yang kemudian mematikan kereta Parahyangan. Kebijakan membangun jalan tol Trans-Jawa pada akhirnya merupakan instrumen ampuh untuk melumpuhkan sektor perkeretaapian. Dari sisi keberpihakan anggaran pun demikian. Misalnya, pada 2010, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk sektor jalan raya mencapai Rp 16 triliun, sementara sektor perkeretaapian hanya kecipratan Rp 3,7 triliun.
 
Ngemplang PSO
Pemerintah bisa saja tidak menaikkan tarif kereta kelas ekonomi, tapi pemerintah mesti konsisten dengan alokasi dana public service obligation (PSO) bagi sektor perkeretaapian. Namun, dari diskusi antara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pimpinan Serikat Pekerja PT Kereta Api terkuak dengan gamblang betapa pemerintah sangat mencla-mencle soal alokasi dana PSO itu. Pertama, besaran dana PSO yang diajukan manajemen PT KA tidak pernah dikabulkan secara utuh. Misalnya pada 2011 manajemen PT KA mengajukan dana PSO sebesar Rp 775 miliar, tapi yang dikabulkan hanya Rp 639 miliar. Itu pun, sesuai dengan "tradisi", dana PSO sangat lambat pembayarannya. Dana PSO baru dibayarkan pada Agustus-September, sementara kereta kelas ekonomi menggelinding sejak Januari. Manajemen PT KA mesti nomboki dulu untuk bisa mengoperasikan kereta api kelas ekonomi (secara finansial hal ini jelas sangat mengganggu cash flow PT KA). Kedua, sejak 2002 hingga 2010, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah justru menunggak dana PSO kepada PT Kereta Api sebesar Rp 1,7 triliun! Pemerintah ingkar janji dalam membayar dana PSO-nya. Yang lebih memprihatinkan lagi, kalangan DPR pun minta "disawer" (minim 5 persen dari dana PSO).
 
Perawatan infrastruktur
Secara normatif, infrastruktur perkeretaapian, seperti rel, wesel, dan sinyal, adalah milik pemerintah, baik pada konteks pengadaan maupun perawatan. Namun nyatanya pemerintah hanya mampu pada pengadaan, sedangkan untuk biaya perawatan, pemerintah praktis tidak mengeluarkan fulus sepeser pun. Akibatnya, biaya perawatan diurus oleh manajemen PT KA sendiri. Memang di sini terjadi "barter" kebijakan. Di satu sisi, pemerintah tidak mengeluarkan biaya perawatan infrastruktur. Namun di sisi lain, sebagai bentuk barter, manajemen PT Kereta Api tidak diwajibkan membayar suatu biaya yang bernama track access charge (TAC). Intinya, dengan instrumen TAC, manajemen PT KA diwajibkan membayar atas jasa penggunaan infrastruktur milik pemerintah tersebut (seperti rel, wesel, dan sinyal) sesuai dengan frekuensi perjalanan kereta. Pada tataran konseptual, pengenaan TAC di sektor perkeretaapian menjadi kebijakan yang aneh, janggal.

Hal aneh lagi terjadi pada kebijakan harga bahan bakar untuk perkeretaapian. Selama ini PT Kereta Api, dalam membeli bahan bakar untuk mengangkut batu bara, dikenai harga industri alias harga pasar (plus kena PPn pula). Bandingkan dengan truk-truk yang mengangkut batu bara, yang masih menikmati bahan bakar bersubsidi. Padahal truk-truk pengangkut batu bara menimbulkan dampak eksternalitas yang sangat serius: kerusakan jalan, kemacetan, dan polusi.

Kesimpulan
Baik pada tataran kebijakan makro maupun implementasi kebijakan mikro, tampaknya memang ada upaya sistematis untuk melumpuhkan sektor perkeretaapian. Secara normatif, fenomena yang demikian sejatinya merupakan pelanggaran. Sebab, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkeretaapian, seharusnya pemerintah melakukan penyehatan sektor perkeretaapian di Indonesia. Namun, sudah tiga tahun setelah UU Perkeretaapian disahkan, yang terjadi malah sebaliknya: pemerintah memorak-porandakan sektor perkeretaapian itu sendiri. Demikian juga jika mengacu pada amanat Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, seharusnya sektor perkeretaapian diberi ruang untuk mengeduk keuntungan (profit seeking).

Pada akhirnya, jika pemerintah cerdas dan mempunyai visi jauh ke depan, apalagi dengan bertumpu pada kebijakan energi makro dan sektor transportasi publik, seharusnya pemerintah menjadikan sektor perkeretaapian sebagai moda transportasi utama. Sungguh ironis dan tidak masuk di akal jika yang terjadi malah sebaliknya: sektor perkeretaapian dimatikan!

Komentar


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Ulasan yg menarik. Pingin tahu apa jawaban pemerintah mengenai ini.
0
0
Ulasan yg menarik. Pingin tahu apa jawaban pemerintah mengenai ini.
0
0
Ulasan yg menarik. Pingin tahu apa jawaban pemerintah mengenai ini.