Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung memeriksa mantan deputi keuangan Bulog, Ahmad Ruskandar, selama delapan jam sejak 10.00 WIB, Kamis (10/1). Ruskandar seusai pemeriksaan mengatakan ia diminta keterangan masalah aliran dana Bulog kepada mensesneg saat itu, Akbar Tandjung. Ruskandar mengatakan ia menjawab lebih dari 50 pertanyaan jaksa penyidik. “Pertanyaannya diulang-ulang dari keterangan kemarin [saat dia diperiksa dalam dengan tersangka Rahardi Ramelan],” katanya. “Sekarang saya dijadikan saksi untuk tersangka pak Akbar.” Ruskandar mengatakan dalam pemeriksaan ia kembali menegaskan bahwa pertamakali ia menyerahkan di kantor Akbar, dia datang bersama Ishadi Saleh, seorang pengusaha distribusi sembako rekanan Bulog. Cek yang berjumlah dua lembar itu dimasukan ke dalam amplop dan ditempatkan pada map. Memang saat itu, dia tidak melihat secara langsung Akbar Tanjung menyentuh map maupun isinya. “Tetapi, substansinya, [cek tersebut] sudah diterima,” kata Ruskandar, yang didampingi penasihat hukumnya, Djoko Prabowo Saebani. Kuitansi tanda terima pemberian cek yang pertama itu, kata Ruskandar, memang sudah diterimanya. Kuitansi itu kemudian dia kembalikan lagi ke kantor Mensesneg setelah difoto kopi. “Katanya mau digabung dengan Rp 20 miliar. Kemudian kita kasihkan kembali [tanda terima] yang Rp 20 miliar pertama, untuk ditukar dengan tanda terima yang Rp 40 miliar. Yang kedua tidak ada tanda terima,” kata Ruskandar, yang mengaku sedang berpuasa, dengan lemah. Namun, hingga Akbar Tanjung turun dari jabatannya sebagai Mensegneg pada Mei 1999, ia tidak pernah menerima kuitansi tanda terima tersebut. Ketika ditanya, apakah dikeluarkan dana nonbujeter bulog tersebut merupakan pinjaman atau sumbangan, Ruskandar mengatakan bahwa dirinya hanya pelaksana teknis. Menurut dia, dalam disposisi kabulog - yang saat itu dijabat Rahardi Ramelan – menyebutkan dana itu merupakan sumbangan kenegaraan . Djoko, pengacara Ruskandar, mengatakan kliennya merupakan pelaksana teknis. Menurut dia tidak tepat kalau pertanyaan itu diajukan kepada kliennya itu. “Kalau ditanya masalah policy, saya kira pak Ruskandar tidak boleh berpendapat. Itu perintah atasan. Pak Ruskandar hanya melaksanakan saja,” kata dia. Perintah untuk mengeluarkan dana tersebut, kata Djoko, merupakan kebijakan rapat kabinet. “Saya kira kabinet yang memutuskan apakah itu pinjaman atau sumbangan, tapi dalam saat itu perintahnya adalah sumbangan kenegaraan,” tegas dia. (Suseno-Tempo News Room)
Iklan
