Aksi tersebut dilakukan karena ada kekhawatiran kembalinya kekuatan militer akibat dukungan pemerintah Amerika Serikat. Politik kekerasan yang dilakukan militer dianggap bahaya laten yang akan menghancurkan supremasi sipil Indonesia. Menurut mereka, di jaman Orde Baru militer ditempatkan sebagai pembunuh, penculik, penyiksa dan pemerkosa rakyatnya sendiri.
Presiden AS juga diminta untuk tidak memberi peluang kepada militer untuk kembali ke pentas politik. Peran politik militer harus dihapus dan dikembalikan ke fungsi pertahanan. Begitu pula sistem komando teritorial mulai dari Kodam hingga Koramil dan Babinsa, juga harus dihilangkan. Indonesia sudah menderita di bawah kekuasaan militer selama 32 tahun. Sekarang, seolah-olah situasi Indonesia memerlukan peran militer.
Selain itu, Presiden Bush juga diharapkan membantu pemulihan krisis multi dimensi Indonesia dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintahan sipil. Pemerintah AS hendaknya konsisten mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia . Kepentingan demokrasi dan HAM di Indonesia hendaknya berada di atas kepentingan ekonomi dan geostrategis Amerika Serikat.
Aksi bersama perempuan Indonesia ini terdiri dari kelompok perempuan Salsabila (KPS) Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP), LAB MISP, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Apik, Front Aksi perempuan Indonesia , Gema Perempuan, Mitra Perempuan, YAPIKA, POKASTIM,YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia , Sekretariat Bina Desa, Urban Poor Concorcium, WALHI, Bioforum, Yayasan NADI, PIJAR Indonesia, Solidafor, Tapak Ambon, Forum Solidaritas Untuk Aceh. (Hilman)
