Kendati demikian, Yudhoyono mengelak menyebutkan kapan Inpres itu akan ditandatangani presiden. “Saya jadi bertanya besar ini kenapa yang dikejar Inpres terus?” tanyanya berkilah. Tanpa Inpres pun, kata Susilo, langkah penyelesaian konflik Aceh pun akan berjalan terus. Ia mengaku heran, mengapa yang dibicaakan adalah Inpresnya. “Mengapa tidak kebijakannya, strateginya, konsepnya?”
Menko juga menjelaskan tentang tugas Polri di Aceh akan meliputi langkah-langkah penegakan hukum dan penegakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan TNI tetap berperan membantu polisi menanggulangi gangguan keamanan. Selain bakti TNI (civic missions), dan pengamanan terhadap obyek-obyek vital di Aceh, militer juga bertugas melakukan desakan untuk menumpas elemen bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Mengenai masalah ExxonMobile, Menko mengatakan, besok, Rabu (11/4), akan ada pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana Widodo AS dengan pihak manajemen perusahaan tersebut. Agenda pertemuan itu akan membahas aspek keamanan yang masih dituntut perusahaan yang menutup aktifitasnya sejak beberapa waktu lalu itu.
Susilo memaparkan, TNI akan bertanggung jawab pada pengamanan secara fisik fasilitas obyek vital dan daerah operasi ExxonMobile. Jaminan keamanan bagi para karyawan dalam perjalanan pulang pergi dari perumahan ke tempat bekerja akan diberikan oleh TNI. Akan tetapi, untuk menjamin rasa aman dari tindakan teror dan intimidasi, masih akan digunakan langkah-langkah secara menyeluruh oleh TNI/Polri di Aceh. Menko berharap aktifitas di perusahaan itu dapat segera bergulir kembali demi kepentingan Pemerintah RI, perusahaan dan masyarakat Aceh khususnya. (Dara Meutia Uning)