Menurut Perwakilan IMF di Asia, Stanley Fischer, Rabu (12/7), di Tokyo, Jepang, banyak sekali kritik keras terhadap program penyesuaian struktural yang diaplikasikan IMF di Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia. Mereka meninjau prasyarat dasar sebagaimana draf terakhir 1979 di negara-negara yang menerima bantuan dana.
“Kita seharusnya tidak berkata lunak, melainkan harus fokus,” kata Stanley Fischer kepada pers, berkaitan dengan upaya IMF menilai negara-negara sakit yang membutuhkan bantuan.
Menurut Fischer, yang masa kerjanya akan berakhir bulan depan, peraturan mengoperasikan IMF ada dua. Pertama, bagi donor, dimaksudkan untuk mengontrol penggunaan dana. Kedua, bagi negara berkembang, merupakan pengakuan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan agar mendapat dukungan dari donor.
Sebagai bagian dari misi penyelamatan yang tegas, IMF telah mengucurkan lebih dari US $ 100 juta dari keuangan pribadinya bersama komunitas internasional lain kepada Thailand, Korea, dan Indonesia pada 1997-1998. Tetapi, Wakil Menteri Keuangan Jepang Haruhiko Kuroda mengingatkan, beberapa ketentuan perbaikan yang diadvokasi IMF tampaknya terlalu banyak detail dan berusaha untuk meng-cover terlalu banyak wilayah.
Fischer juga mengatakan, luas dan tepatnya program-program tidak murni dari IMF, melainkan ada beberapa yang merupakan usulan dari pemerintah negara yang bermasalah tersebut. “Kadang-kadang, sebuah negara perlu menyelesaikan banyak hal. Kemudian, krisis datang dan banyak pembuat kebijakan melihat kesempatan untuk mencoba menyelesaikan masalah pengawasan IMF,” tutur Fischer.
Menurut teori, kata Fischer, penyesuaian struktur program mempunyai dua tujuan. Pertama, mengembalikan stabilitas makroekonomi. Sedangkan yang kedua, untuk mengembalikan kepercayaan pasar. “Intervensi IMF hanya akan dibatasi pada empat bidang utama, yaitu menstabilkan kurs, kebijakan fiskal dan moneter, serta sistem keuangan,” katanya.
Namun, menurut Fischer, dalam prakteknya, hal tersebut jauh lebih sulit untuk dilakukan. Selama krisis di Asia, katanya lebih lanjut, Camdessus mengeluarkan sebuah usaha untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan nama pemerintahan dan untuk mendukung transparasi dalam mengelola masyarakat dan bisnis-bisnis pribadi. “Ini salah satu isu yang harus kita hadapi, yaitu sejauh mana batasan yang harus kita ambil? Sebagai contoh, isu-isu transparansi tersebut sangat penting untuk kepercayaan pasar,” katanya.
Menurut Fischer, IMF tidak mempunyai perhatian untuk memunculkan isu-isu penting seperti pemerintahan dan transparansi. Tetapi, hal itu dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa masalah itu memang ada di sana. “Hal itu sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan stabilitas makro ekonomi,” katanya. (AFP/Retno Sulistyowati)
