Pokok-pokok rekomendasi Rakernas disampaikan pimpinan sidang Rakernas PDI-P, Theo Syafei dalam konferensi persnya di Hotel Aryadhuta, Jakarta, Sabtu (14/7). Rakernas juga merekomendasikan dukungan DPP PDI-P, maupun fraksi PDI-P di DPR dan MPR atas segala kebijakan yang diambil dalam rangka proses menuju SI MPR tahun 2001. Mandat dan kewenangan penuh diberikan kepada Ketua Umum DPP PDI-P, untuk mengambil putusan, kebijakan dan tindakan politik partai dalam rangka SI MPR dengan tetap berpedoman pada keputusan kongres partai di Bali dan Semarang.
Rakernas PDI-P juga menghimbau seluruh masyarakat dan para pemimpin untuk menghindari kekerasan sebagai proses penyelesaian masalah bangsa. Rakernas PDI-P juga berharap agar SI MPR dapat menghasilkan pemerintahan yang legitimet, efektif, bebas dari KKN serta memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan bangsa.
Pada kesempatan itu Theo Safei menghimbau kepada anggota MPR agar dapat menempatakan diri sebagai negarawan.”Dengan lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara secara keseluruhan daripada kepentingan subyektif kelompok atau golongan,” kata Theo.
Menjelang, selama dan setelah pelaksanaan SI Rakernas merekomendasikan agar semua aparat keamanan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Diharapkan, SI MPR menjadi momentum penegakan kembali ke-Indonesia-an sebagai pondasi dasar dalam mengatur hubungan sosial, politik dan ekonomi sesama warga bangsa. Rakernas PDI-P juga meminta fraksi PDI-P MPR dalam sidang tahunan MPR agar dapat memperjuangkan pencabutan ketetapan MPRS Nomor XXXIII/ MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno.
Sekretaris pimpinan sidang PDI-P Pramono Anung menambahkan, PDI-P siap untuk menurunkan satgasnya untuk membantu aparat keamanan mengamankan pelaksanaan SI. “Kami juga mengantisipasi berbagai kerusuhan yang mungkin terjadi di daerah-daerah,” jelas Pramono.(Nurakhmayani)
