Kejaksaan Tetap Prioritas Kasus Syamsul, Prajogo dan Rahardi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung tetap memprioritaskan pengusutan kasus Syamsul Nursalim, Prajogo Pangestu dan Rahardi Ramelan. Meskipun tidak ada deadline, tetapi Kejaksaan berharap pada Minggu keempat Agustus 2001 kasus tersebut dapat diselesaikan. Demikian dikatakan Jaksa Agung MA Rachman usai mengikuti acara pembubaran TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) di Ruang Sasana Adhi Wicaksana, Kejaksaan Agung, Senin (20/8).

Rachman menegaskan, salah satu prioritas kasus yang harus segera diselesaikan oleh Kejaksaan adalah menuntaskan kasus-kasus peninggalan almarhum Baharuddin Lopa, jaksa agung sebelumnya, seperti kasus Syamsul, Prajogo dan Rahardi. “Saat ini pihak Kejaksaan telah meminta bantuan pihak-pihak tertentu seperti KBRI dan interpol,” kata Rachman. Dengan kata lain, Rachman menandaskan, pihaknya telah mengupayakan semaksimal mungkin dengan jalan yang sesuai dengan koridor hukum.

Mengenai pemanggilan Rahardi Ramelan, pihak Kejaksaan telah melakukannya secara sepatutnya berkali-kali. Pihak Kejaksaan telah melayangkan surat panggilan kepada Rahardi ke beberapa negara seperti Jerman, Amerika, Chekoslovakia dan Rusia. “ Tetapi memang hingga saat ini pihak Kejaksaan belum mendapatkan balasan atau jawaban,” ungkapnya.

Kapuspenkum Muljoharjo mengatakan, tersangka Rahardi Ramelan sudah dikenakan pencekalan. “Tetapi memang ada kesulitan memeriksa tersangka yang berada di luar negeri,”jelasnya.

Samsul Nursalim adalah tersangka kasus penyalahgunaan dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) lewat PT BDNI yang telah merugikan negara sebsar 10.09 triliun rupiah. Dia sempat diberi izin oleh Kejaksaa untuk berobat ke luar negeri mulai tanggal 30 Mei hingga 25 Juni 2001. Tetapi hingga batas izin berobat habis, Syamsul masih berada di luar negeri. Saat ini Syamsul berada di Singapura setelah melakukan operasi di Jepang.

Prajogo Pangestu adalah tersangka kasus penyalahgunaan dana reboisasi untuk proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) melalui PT Musi Hutan Persadha, perusahan milik Prajogo. Dalam kasus itu negara dirugikan sebesar Rp 331 miliar. Pemeriksaan terhadap Prajogo tersendat lantaran tersangka melarikan diri ke Singapura dengan alasan berobat.

Sedangkan Rahardi Ramelan adalah tersangka kasus penyalahgunaan dana Bulog non budgeter yang telah merugikan negara 54 miliar. Rahardi belum dapat diperiksa lantaran tersangka berada di luar negeri. Bahkan, hingga saat ini Kejaksaan belum mengetahui di mana keberadaan Rahardi Ramelan. (cahyo junaedy)