Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Tindak Pidana Umum Korserse Mabes Polri Brigjen Aryanto Sutadi memastikan keterlibatan Gubernur DKI Sutiyoso dalam kasus penyerangan kantor DPP PDI versi Megawati 27 Juli 1997 lalu. “Sutiyoso termasuk salah seorang tersangka,” katanya kepada Tempo News Room di kantornya, Jakarta, Senin (17/6). Status tersangka Sutiyoso terkait dengan peran Sutiyoso sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya ketika itu. “Paling tidak dia tahu adanya pergerakan pasukan brigadir infanteri, dari Artha Graha ke Istana,” kata Kombes Pol. Zeldy, salah seorang penyidik kasus tersebut yang mendampingi Aryanto. Menurutnya, ada saksi yang mengatakan Sutiyoso mengetahui adanya pergeseran pasukan dari Artha Graha ke Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mereka menggunakan sandi-sandi. Sutiyoso, kata Zeldy, sudah diperiksa di Mabes Polri, sekitar tiga kali. Ia juga pernah diperiksa di Pomdam TNI. Saat diperiksa di Mabes Polri, Sutiyoso mengaku tidak mengetahui adanya pergerakan pasukan. Tapi Sutiyoso membantah, sama sekali tidak tahu. Sutiyoso juga menampik sebuah foto tentang korban yang dibelakangnya ada Sutiyoso. “Ya nggak apa-apa tidak diakui. Yang penting dalam kapasitas sebagai tersangka ia sudah diperiksa,” tegas Zeldy. Sutiyoso juga mengaku tak pernah mengikuti rapat-rapat yang dilakukan sehubungan dengan penyerangan atas kantor PDI itu. Tapi Zeldy yakin, setidaknya pensiunan jenderal berbintang tiga tahu ada rapat yang diadakan di Kodam dan dihadiri Kasdam Susilo. Selain di Kodam, rapat juga pernah digelar di kantor BAIS dan gerai Mc Donald. Menurut Zeldy, pihaknya tidak mendapatkan bukti yang menunjukkan instruksi langsung dari TNI dalam kejadian itu. Tetapi ada indikasim sebagai Pangdam Sutiyoso tahu apa yang akan terjadi. Demikian pula dengan Kapolda Hamami Nata dan Kapolres Jakarta Pusat. “Makanya tersangkanya mulai Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danbrigi (Komandan Brigadir Infanteri), sampai Danton (Komandan Peleton) Brimob,” paparnya. Tim penyidik koneksitas, lanjut Zeldy, juga memiliki bukti keterlibatan oknum Satgas Intel Kodam Jaya yang merekrut orang di wilayah Cengkareng. Mereka digerakkan untuk bergeser ke Artha Graha terus ke Diponegoro. Selain Sutiyoso, tim penyidik juga mencatat sejumlah nama penting sebagai tersangka. Antara lain, mantan Kapolda Metro Jaya Mayjen. (sekarang Irjen) Hamami Nata Mayjen. Zacky Anwar Makarim dan Letjen. Samsir Siregar dari BAIS, Ketua Pemuda Pancasila Yoris Raweyai dan sejumlah pengurus DPP PDI versi Surjadi. Aryanto mengakui lambatnya penanganan kasus ini. Tapi kata dia, semuanya karena jaksa yang tidak konsisten. Awalnya polisi membedakan berkas tersangka anggota TNI dan sipil, tapi jaksa meminta sistem pemberkasan berdasarkan top manajer, manajer, dan pelaku lapangan. “Sekarang jaksa yang menangani baru, permintaannya lain lagi,” keluhnya. Tim penyidik koneksitas kasus 27 Juli, papar Aryanto, pernah membuat kesepakatan, kasus ini merupakan kasus massal. Pembuktiannya sulit, apalagi peristiwanya lima tahun lalu. “Apalagi ini dulu masalah politik sehingga banyak barang bukti yang coba dihilangkan,” katanya. Di Indonesia, lanjut Aryanto, hukum untuk kasus massal tidak pernah ada yang sempurna pembuktiannya. Aryanto menyesalkan pernyataan pihak kejaksaan di DPR yang menyatakan tim penyidik belum pernah menyerahkan berkas perkara kasus 27 Juli. “Kami sudah berkali-kali melimpahkan dan berkali-kali pula dikembalikan,” protesnya. Terakhir, empat berkas diajukan secara berturut-turut Maret lalu. Satu berkas dikembalikan pertengahan April lalu. Setelah diperbaiki berkas diajukan kembali, tapi dikembalikan lagi. Ditambahkan Zaldy, jaksa yang menangani kasus ini baru, dengan pola pikir yang baru. “Berkas kita dikembalikan terus dengan format yang berbeda-beda,” keluhnya. Sekarang, lanjut Zaldy, jaksa ingin melebarkan berkas, dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap 10 nama orang BAIS, termasuk Samsir Siregar. Dulu jaksa minta berkas Sekjen PDI Alex Widia Siregar digabung dengan pelaku lapangan, sekarang minta berkas Alex digabung dengan oknum TNI yang terlibat. Aryanto mengaku kecewa terhadap sikap kejaksaan yang dinilainya tidak konsisten. “Pemeriksaan kami sudah maksimal. Kalau nggak mau menuntut ya silakan, hentikan kalau dinilai nggak cukup bukti. Jangan ngelempar ke polisi harus mengubah-ubah berkas lagi,” tukasnya. Dulu, lanjut Aryanto, berkas sudah P22. “Teorinya, kalau sudah P22, berkas tak akan berubah lagi,” tegasnya. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)
Iklan
