Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sepuluh orang perwakilan pedagang kambing yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang (HPKT), Kamis (19/9) siang mengadu ke DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, rumah pemotongan hewan (RPH) kambing dan domba tempat mereka berdagang saat ini di Pasar Kebon Jati, Tanah Abang, akan ditata ulang. Namun, RPH baru seluas 321 meter persegi yang akan dibangun ternyata jauh lebih sempit dari sebelumnya, yakni 704 meter persegi. Dalam pertemuan tersebut, para wakil pedagang diterima sejumlah anggota Komisi B. Menurut pimpinan pedagang, Ali Jawas, penataan kawasan Tanah Abang itu dilakukan PD Pasar Jaya bersama PT Arkonin dan PT Duta Masa Nusa. Sebelum pembangunan RPH usai, para pedagang akan ditampung di lokasi sementara, tepatnya di depan stasiun kereta api Tanah Abang. Mereka tidak mungkin dipindahkan secara permanen ke depan stasiun. Selain lebih sempit, masyarakat setempat juga tidak mau ada RPH, kata Ali. Ali Jawas juga mengatakan, saat ini RPH Pasar Kebon Jati di Tanah Abang dikelola PD Darma Jaya. Dari sekitar seratus pedagang kambing, 70 diantaranya menjadi penyewa di RPH tersebut. Selain menampung hewan-hewan dari sana, para pedagang itu juga memotong kambing yang dijualnya di RPH tersebut. Para pedagang dikenai biaya Rp 4300,- untuk tiap ekor kambing yang dipotong. Para pedagang, kata Ali, berharap agar mereka dipindahkan ke lokasi baru di lahan kosong kawasan Bongkaran, Tanah Abang. Selain cukup dekat dengan RPH lama, lahan kosong milik PT Kereta Api Indonesia itu kini dibiarkan terbengkalai. Makanya, kami minta bantuan DPRD supaya dapat mengusahakan lahan itu untuk bisa dijadikan RPH baru atau tempat penampungan sementara. Di sana para pedagang justru bisa membasmi pelacuran dan premanisme di sana, kata Ali. Menurut Farid Muaz, ketua Sentra Advokasi Masyarakat (Sekat) yang mendampingi para pedagang, PD Darma Jaya juga tidak setuju dengan rencana dibangunnya lokasi RPH yang lebih sempit tersebut. Secara teknis, lokasi baru yang hanya 55 persen dari sebelumnya itu tidak memenuhi persyaratan menyelenggarakan pemotongan hewan. Menanggapi hal ini, sekretaris Komisi B Dani Anwar mengatakan komisi B akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Sebagian diantara mereka adalah PD Darma Jaya, PD Pasar Jaya, dan Suku Dinas Peternakan. "Selasa depan, mereka akan kami undang juga. Kalau dia ngotot dengan lokasi yang lebih sempit itu, kami akan tanya alasannya, kata Dani yang berasal dari fraksi Partai Keadilan tersebut. Senada dengan Dani, anggota Komisi B Sambudi Bakri juga berharap agar PD pasar Jaya membangun lokasi RPH minimal sama luasnya dengan sebelumnya. Saya kuatir kalau lokasi baru lebih sempit, nanti bisa ada kaki lima pedagang kambing. Mengatasi kaki lima sekarang saja sudah rumit, gimana ada kaki lima kambing. Kawasan situ bisa tambah kotor, kata Sambudi Bakri. (Dimas Adityo-Tempo News Room)
Iklan
