Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dana itu untuk menggantikan pinjaman yang biasa diterima Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF). Siapa memberi contoh ? Dewan pertimbangan Agung (DPA) mengusulkan penggalangan dana dari pejabat dan pengusaha, bagi pengganti dana bantuan IMF. Penggalangan dana krisis nasional itu berkaitan dengan rencana penghentian kerjasama pemerintah dengan IMF tahun ini. Wakil Ketua DPA Agus Sudono usai diterima Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/4) mengatakan usulan itu telah disampaikannya pada Hamzah. Dalam waktu dekat Wapres berjanji, akan membawa masalah penggalangan dana itu ke Sidang Kabinet. Kalau persetujuan dari presiden sudah keluar, sudah bisa jalan, kata dia. Dikatakannya, dalam kunjungan Wapres ke Pekanbaru beberapa waktu lalu, ide itu juga telah dikemukakan dihadapan pejabat muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) dan pengusaha setempat. Mereka bersedia memberikan sumbangan masing-masing Rp 100 juta. Agus Sudono memperkirakan, bila setiap orang menyumbang Rp 10 juta , dikalikan 2 juta pejabat atau pengusaha, akan terkumpul Rp 200 triliun. Dana itu bisa digunakan untuk menambah anggaran pemerintah. Tapi dana itu diluar APBN. Itu dana sumbangan hibah, kata dia. Ia menegaskan, untuk menggalang dana dari masyarakat, harus dimulai dari pejabat atau pemimpinnya. Misalnya dengan cara menyumbangkan sekian persen dari gajinya selama satu tahun. DPA belum, memikirkan kemungkinan permintaan kompensasi oleh para pengusaha, atas pemberian dana bantuan itu. Masalah kompensasi akan dibicarakan belakangan. Belum terpikirkan. Yang penting kita putus dulu dengan IMF. Kita harus cari dulu uang pengganti, kata dia. (Retno-TNR)
Iklan
