Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra memastikan Tap MPR VI/2002 yang merekomendasikan penyelesaian Aceh secara damai tidak akan menjadi kendala bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan lain. Ia mengatakan, asal hal ini bila upaya damai tidak berhasil. Rekomendasi itu bukan sesuatu yang imperaktif, jadi tidak mengikat, kata Yusril usai sidang kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/4). Menurut dia, dilihat dari segi hirarki, tap MPR itu memang memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Tetapi isinya adalah rekomendasi. Menurut Yusril, rekomendasi tidak harus seperti apa yang ada di draf. Kadang-kadang dari segi formulasi hukum ketetapan MPR itu menjadi agak sulit, kata dia. Karena itu, pemerintah akan meminta MPR untuk meninjau status tap itu. Selain itu, sebagai dasar pengambilan kebijakan penyelesaian Aceh, pemerintah tetap akan melihat sumber hukum yang lebih tinggi yaitu UUD, yang mewajibkan pemerintah mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah lain, seperti konsultasi kepada DPR atas keputusan apa pun yang akan diambil untuk Aceh. Tapi belum sekarang. Karena kita masih akan melakukan pertemuan internal lanjutan dari apa yang dibahas hari ini, katanya. Sementara itu menanggapi operasi penegakan hukum yang diterapkan di Aceh, Kapolri Jenderal Polisi Dai Bachtiar memastikan, polisi akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di Nangroe Aceh Darusalam. Selama ini, katanya, penegakan hukum sebenarnya telah dilakukan. Tetapi kadang-kadang untuk menindak anggota GAM, Polisi terbentur adanya perjanjian perdamaian (COHA). Kalau nggak ada perjanjian, sudah kita tegakkan hukum itu, masalahnya kan karena ada perjanjian, ujarnya. Menurut Dai, sejumlah pelanggaran telah dilakukan oleh GAM. Itu berarti GAM telah melakukan dua kali pelanggaran, yaitu pelanggaran perjanjian perdamaian dan pelanggaran hukum. Dengan diberlakukannya operasi penegakan hukum, ia memastikan, polisi akan menindak tegas kelompok itu. Anggota GAM yang terbukti melakukan tindakan kriminal, menembak, penculikan, atau pemerasan, harus ditindak dan diproses hukum. Diakui kapolri, perlunya kekuatan yang lebih di NAD. Saat ini personil polri yang ditugaskan di wilayah itu sebanyak enam ribu orang. Jumlah itu akan ditambah lagi bila memang diperlukan. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)
Iklan
