Iklan
TEMPO Interaktif, Medan: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rencana pembangunan rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara di Jalan Karya Jasa Medan senilai Rp 1,4 miliar. Ditemukan terjadi pembengkakan dana pembangunan rumah dinas menjadi Rp 5 miliar lebih. Saat ini pengusutan kasus ini sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal ini dibenarkan juru bicara Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Azamul Fadly, Kamis (9/10) pagi. "Memang ada indikasi itu, sehingga kita berusha menyidik lebih jauh," ujar Fadly. Hingga saat ini memang belum ada yang resmi dijadikan tersangka. Tapi, pihak kejaksaan dalam waktu dekat akan segera menetapkan beberapa pejabat teras di Biro Perlengkapan dan Perawatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi tersangka. Penetapan itu didasarkan atas pemeriksaan terhadap pimpinan proyek Bondaharo Siregar, bendahara proyek Porang Harahap dan mantan kepala biro perlengkapan dan perawatan Mangasing Mungkur. Menurut Fadly, berdasarkan ketentuan UU.No18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan, pembangunan rumah dinas seharusnya ditenderkan dan bukan melalui penunjukan langsung, karena biayanya lebih dari Rp 1 miliar. Sesuai dengan Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000, proyek yang nilainya di atas Rp 1 miliar, pengerjaannya harus melalui tender. Sementara itu, Komisi III DPRD Sumut sangat terkejut, dana proyek pembangunan rumah Dinas Ketua DPRD Sumut sebesar Rp 5,210 miliar yang dinilai terlalu berlebihan. Karena yang dianggarkan untuk pembangunan tahap I dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya senilai Rp 1,4 miliar. Sementara itu, Biro Perlengkapan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan anggaran pembangunan tahap I Rp1,454 miliar itu habis untuk pengerjaan pendahuluan. Meratakan tanah dari bangunan dan parit-parit Rp18 juta, biaya pondasi Rp 745 juta, kusen dan atap Rp 486 juta, dinding Rp 192 juta dan lain-lain seperti penjaga malam dan P3K sebesar Rp 11,946 juta. Ada pun tambahan dana penyelesaian pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Sumut sebesar Rp3,8 miliar itu akan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2004, tapi dikuatirkan pelaksanaannya juga bakal melalui penunjukan langsung, seperti pembangunan tahap I. Menurut pantauan Tempo News Room, Kamis siang (9/10) lokasi pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Sumatra Utara, di Jalan Karyajasa, Pangkalahn Mashur Medan, tampak tertutup pagar darurat proyek. Tidak ada kegiatan pekerjaan proyek sejak beberapa hari. Bambang Soed - Tempo News Room
Iklan
