Gubernur Ancam Umumkan PNS Mangkir di Koran

TEMPO Interaktif, Palangkaraya:Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Asmawi Agani mengancam akan mengumumkan di koran nama-nama pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum juga hadir usai liburan lebaran. Untuk itu Gubernur memerintahkan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan Biro Humas Pemprov Kalteng untuk mengecek langsung tingkat kehadiran PNS di lingkungan Pemprov Kalteng dan kabupaten/kota.“Memang benar tadi pagi Gubernur telah memerintahkan kepada kami untuk mengecek, baik secara langsung atupun tidak langsung melalui telepon ke badan-badan yang ada di lingkungan Pemprov Kalteng, untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS seusai libur panjang lebaran kemarin,” ujar Karo Humas Pemprov Kalteng Harun Al Rasyid.Sambil menunjukkan fotocopy memo tulisan tangan Gubernur Kalteng untuk dirinya, Harun menjelaskan bahwa dalam memo tersebut Gubernur secara tegas meminta agar dilakukan pengecekan secara tidak langsung dengan menggunakan telepon untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS, baik di lingkungan badan dan lembaga Pemda Kalteng.”Namun demikian kami saat ini proaktif dengan menyebarkan karyawan biro Humas untuk meminta absensi pegawai di badan dan lembaga di lingkungan Pemprov sesuai dengan perintah Gubernur. Sementara pihak Bawasda Kalteng mereka lebih memfokuskan untuk mengecek tingkat kehadiran PNS yang berada di kabupaten/kota se-Kalteng," ujarnya.Harun menambahkan, untuk hari Senin dan Selasa jumlah jam kerja PNS di lingungan Pemprov Kalteng akan ditambah tiga jam untuk menutupi jam kerja yang hilang saat Sabtu (22/11) sebelum lebaran.“Jadi karena hari Sabtu lalu itu jam kerja kita hilang lima jam, maka sejak hari ini jam kerja ditambah, yang biasanya pulang jam 14.00 WIB, saat ini kita pulang jam 17.00 WIB. Besok, Selasa, kita akan pulang jam 16.30 WIB," ujarnya.Menyinggung sanksi yang akan dikenakan kepada PNS selain diumumkan di koran, menurut Harun, Gubernur telah menyiapkan sanksi bervariasi, dari yang ringan berupa teguran lisan dan tertulis. Bila kategori pelanggaran sudah berat, kata Harun, bisa dilakukan penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga yang paling berat, yaitu pemecatan PNS yang bersangkutan.”Tapi hingga saat ini tim kami masih terjun ke lapangan untuk mengumpulkan absensi PNS di badan dan lembaga di lingkungan Pemprov Kalteng. Jadi hasilnya baru akan ketahuan nanti sore, lingkungan kerja mana yang tingkat kehadirannya sedikit.” Dari pantauan Tempo News Room di lapangan, hari pertama masuk kantor seusai liburan lebaran di lingkungan kantor Gubernur Kalteng, PNS terlihat masuk seperti biasanya. Di lingkungan kantor Gubernur Kalteng berdasarkan absensi pegawai yang sempat dilihat, tingkat kehadiran mereka tinggi, namun ada juga yang tidak hadir. Namun usai absen hadir sekitar pukul 10.00 WIB mereka satu per satu mulai meninggalkan ruangan untuk keluar kantor dan pergi entah kemana.Karana WW - Tempo News Room