Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang latar belakangnya dari lembaga yang menolak Undang-Undang Penyiaran kemungkinan akan tersandung moralitas dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Subkomisi Komunikasi DPR RI. "Kalau dari sisi kelayakan mungkin iya, tapi kepatutan nanti kena di situ," kata Direktur Indonesia Media Law Hinca Panjaitan di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPI di gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (5/12).Hinca mengatakan uji kepatutan ini tidak bisa dikotak-kotakkan karena menyangkut moralitas. Sesuai dengan UU Penyiaran, syarat calon Komisi Penyiaran antara lain kepedulian, pengetahuan, serta pengalaman. "Tapi yang penting kepedulian," kata Hinca. Menurutnya, figur anggota Komisi Penyiaran harus mempunyai visi sebagai regulator, bukan operator. Menanggapi uji kelayakan dan kepatutan hari ini, Hinca mengatakan kapasitas pendidikan dari para calon sudah dikategorikan layak. Pertanyaan anggota dewan pun, lanjutnya, menjadi lebih terukur dibanding uji kelayakan sebelumnya. Hari ini Subkomisi Penyiaran DPR menguji enam calon anggota Komisi Penyiaran. Masing-masing Amelia Hezkasari Day (penulis lepas dan anggota Yayasan Kesejateraan Anak), Henri Subiakto (dosen FISIP Unair), Sinansari Ecip (dosen FISIP Unhas dan UI), Ade Armando (dosen FISIP UI), Anton A Nangoy (angota Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), serta Wolly Baktiono (PRSSNI). Jumlah anggota Dewan yang hadir 11 orang dan tiga pimpinan. Belakangan, setelah pukul 11.30 WIB, jumlah anggota dewan bertambah menjadi 15 orang. Hinca mengatakan banyaknya anggota yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan ini tidak relevan. Meskipun, tambahnya, penting untuk menambah nilai scoring. Menurutnya, alokasi waktu yang disediakan sangat terbatas sehingga pertanyaan pun menjadi terbatas. "Jumlah yang bertanya menjadi tidak penting," katanya.Meskipun menyesalkan antusiasme anggota Dewan tersebut, tapi Hinca berharap anggota Komisi yang dihasilkan bisa bekerja secara maksimal. Ia juga mengakui pertanyaan anggota Dewan lebih berkualitas meski secara jumlah mengalami penurunan dibanding kemarin, Kamis (4/12), yang dihadiri oleh 19 anggota Dewan. Hinca juga menekankan kontrol masyarakat sipil dalam melakukan proses seleksi ini. Kontrol itu, lanjutnya, dimulai dari proses serta output yang dihasilkan. Bersama dengan lembaga lain, Hinca melakukan pengawasan terhadap proses seleksi ini. Selain Media Law, lembaga lain yang turut mengawasi, antara lain Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, Yayasan SET, serta Visi Anak Bangsa. Menurut Hinca, lembaga-lembaga ini akan mengawasi proses seleksi dengan membuat matrik serta penilaian sendiri. Ia mengatakan komposisi angggota Komisi Penyiaran ini bisa saja berasal dari berbagai kalangan. Yandi MR - Tempo News Room
Iklan
