Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dipastikan, BPPN Bubar 27 Februari 2004

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1), memutuskan masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tetap berakhir pada 27 Februari 2004. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian bersama anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Menteri Sekretaris Negara, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membantu menyiapkan pembubaran BPPN itu. "Sebelum akhir masa tugas ini, juga akan dibentuk tim likuidasi yang dibentuk melalui keputusan presiden," kata Syafruddin Temenggung, Kepala BPPN. Tim likuidasi ini akan menjadi counterpart (pembanding) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan komite audit independen yang melakukan proses audit BPPN. Rencananya, tim ini akan diketuai Menteri Koordinator Perekonomian selaku ketua KKSK. Tim ini juga diharapkan bisa membereskan hal-hal yang bersifat transisi. Dua pekan ke depan, persiapan pembentukan tim diharapkan sudah selesai. "BPPN akan menyelesaikan transaksi sisa dalam Januari ini. Jadi, Februari diambil alih oleh tim likuidasi," kata Sayfruddin. Sayangnya, sidang kabinet belum memutuskan mekanisme proses pelimpahan aset BPPN. "Aset BPPN bisa langsung ditransfer ke menteri keuangan. Menteri keuangan lah yang akan memisahkan kembali aset itu untuk kemudian dibentuk BUMN," kata Syafruddin lagi. Soal aspek hukum yang akan dihadapi pasca bubarnya BPPN, seperti siapa yang menjadi wakil jika BPPN digugat di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, atau Mahkamah Agung. Ini siapa yang akan menggantikan, kata Syafruddin, kemungkinan akan dibentuk instansi yang akan mewakili BPPN sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara. "Ini memang masih dalam proses pendalaman. BPPN adalah institusi yang menjalankan tugas dan fungsi negara. Ketika bubar, pemerintah yang akan memutuskan perwakilan BPPN dalam persoalan hukum," kata Syafruddin.Sementara, menurut Faisal Basri, pengamat ekonomi, rapor merah berlaku bagi semua masa kepemimpinan dalam BPPN. "Upaya BPPN dalam mengelola aset kredit tidak berjalan dengan baik. Saat ini, aset kredit BPPN tersisa sebesar Rp. 41 triliun yang didominasi debitur besar bermasalah, seperti Texmaco (Rp. 27 triliun), Dipasena (Rp. 4 triliun), Tirtamas (Rp. 3 triliun), Dirgantara Indonesia (Rp. 3 triliun), Bali Nirwan Resort (Rp. 2 triliun) dan debitur lainnya sebesar Rp. 2 triliun. Sementara, sisanya sebesar Rp. 6 triliun merupakan aset-aset properti yang tidak terjual pada program penjualan sebelumnya," papar Faisal.Dalam laporan keuangannya, kata Faisal, diperlukan evaluasi keuangan secara komprehensif yang dilakukan audit independen. "Selama ini prosesnya tidak transparan," katanya. Yandi MR - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Shin Tae-yong Minta Erspo Ganti Jersey Latihan Timnas Indonesia karena Sulit Serap Keringat

56 detik lalu

Timnas Indonesia menggelar latihan perdana menjelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Latihan perdana ini berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Shin Tae-yong Minta Erspo Ganti Jersey Latihan Timnas Indonesia karena Sulit Serap Keringat

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, rupanya tidak begitu suka dengan seragam latihan terbaru keluaran Erspo. Begini penjelasan Sumardji.


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

3 menit lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


Profil Do Hung Dung, Pemain Vietnam yang Sebut Timnas Indonesia Tidak Punya Gaya Permainan yang Jelas

12 menit lalu

Do Hung Dung. Linh Dan/Soha.vn
Profil Do Hung Dung, Pemain Vietnam yang Sebut Timnas Indonesia Tidak Punya Gaya Permainan yang Jelas

Bagaimana statistik dan penampilan Hung Dung Do, gelandang yang sebut Timnas Indonesia Tak Punya Gaya Permainan Jelas


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

14 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Timnas Indonesia vs Vietnam: 3 Pemain Absen, Shin Tae-yong Akui Kekuatan Skuad Garuda Terganggu

14 menit lalu

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong terlihat memantau latihan perdana jelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Madya, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Laga Indonesia vs Vietnam akan berlangsung pada 21 Maret mendatang. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Timnas Indonesia vs Vietnam: 3 Pemain Absen, Shin Tae-yong Akui Kekuatan Skuad Garuda Terganggu

Jordi Amat, Yance Sayuri, dan Elkan Baggott dipastikan absen dalam laga Timnas Indonesia vs Vietnam karena cedera. Shin Tae-yong tetap yakin menang.


Proses Warna Bulan Jadi Merah Saat Terjadi Gerhana, Berikut Penjelasannya

17 menit lalu

Fase awal gerhana bulan sebagian (U1) di Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 29 Oktober 2023 dinihari. Fase U1 ini terjadi saat sebagian piringan bulan masuk ke umbra Bumi. ANTARA. FOTO/Paramayuda
Proses Warna Bulan Jadi Merah Saat Terjadi Gerhana, Berikut Penjelasannya

Bulan tampak berwarna merah selama Gerhana Bulan Total terjadi. Hal ini disebabkan karena proses yang disebut hamburan Rayleigh.


Geng Kriminal Bersenjata di Nigeria Menculik 100 Orang

17 menit lalu

Seorang wanita terlihat dengan poster presiden Nigeria Muhammadu Buhari, ketika kerabat korban penculikan kereta api Kaduna berunjuk rasa di Abuja, Nigeria 25 Juli , 2022. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Foto
Geng Kriminal Bersenjata di Nigeria Menculik 100 Orang

Aksi penculikan massal ini dilakukan oleh geng kriminal bersenjata yang menuntut uang tebusan.


H-1 Penetapan Suara Nasional, KPU Belum Sahkan 4 Provinsi

27 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
H-1 Penetapan Suara Nasional, KPU Belum Sahkan 4 Provinsi

Empat provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi nasional di kantor KPU RI, Jakarta.


Istri Polisi Dilaporkan Atas Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

32 menit lalu

Ilustrasi penipuan investasi. Pexels/Tima Miroshnichenko
Istri Polisi Dilaporkan Atas Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

Polda Kalsel telah menaikkan penanganan kasus penipuan investasi BBM solar ini ke tahap penydikan. Namun belum ada penetapan tersangka.


Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

36 menit lalu

Saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

Saksi dari Anies-Muhaimin menyerahkan formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum walk out.