Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: PDI Perjuangan memberikan kebebasan kepada kader atau simpatisannya yang menjadi pejabat publik untuk melakukan kampanye atau tidak. Partai tidak mengharuskan mereka untuk terlibat langsung menjadi juru kampanye. Wakil Sekjen DPP PDIP, Pramono Anum, di Jakarta, Selasa (27/1), mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan sikap partai. "Kami memberi keleluasaan untuk memilih mana yang terbaik bagi rakyat," kata dia. Pernyataan itu, menanggapi permintaan pimpinan PDIP, Taufik Kiemas, yang meminta kader PDIP yang menjadi pejabat publik seperti gubernur, bupati, atau walikota untuk menjadi juru kampanye.Ia mencontohkan, pernyataan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, yang tetap mendukung PDIP tetapi tidak akan terlibat berkampanye secara langsung menjadi juru kampanye (jurkam). Contoh lain, kata dia, beberapa kepala daerah di Jawa Timur yang kemungkinan besar akan terlibat kampanye. Saat ini, tercatat 12 kepala cabang PDIP yang menjabat sebagai bupati atau wali kota di Jawa, misalnya di Malang dan Jombang. Demikian pula dengan kader yang menjabat sebagai menteri. Ketua Umum PDIP, kata Pramono, menceritakan tentang rapat kabinet yang mengelompokan menteri ke dalam tiga bagian berkaitan dengan masa kampanye itu. Ketiga kelompok itu yaitu, menteri yang merupakan kader atau utusan parpol, menteri yang simpatisan parpol dan menteri yang profesional. Menteri yang akan melakukan kampanye harus mengajukan izin ke sekretariat negara, 17 hari sebelum hari kampanye. Setelah izin keluar baru kampanye boleh dilakukan.Selama masa kampanye, Presiden tetap akan mendapatkan pengawalan, karena pengawalan terhadap Presiden sifatnya melekat dan tidak bisa dipisahkan. Namun, untuk menghindari kecemburuan dari partai politik lain, PDIP akan mengambil alih pengawalan Presiden itu pada saat kampanye berlangsung. Di areal kampanye, pengamanan akan dilakukan oleh internal partai. "Kami memiliki satgas yang bisa digunakan supaya tidak ada iri-irian," kata dia. Ia mencontohkan, ajudan Presiden tidak akan digunakan pada saat kampanye sedang berlangsung.Bendahara PDIP, Noviantika menambahkan, partainya sedang menyusun jadwal untuk berkampanye. Untuk ketua umum PDIP, yang hanya mendapatkan hak cuti selama 10 hari, akan dipriorotaskan ke daerah-daerah yang perlu dikunjungi. Tentu saja itu disesuaikan dengan target dan priorotas partai. Retno Sulistyowati - Tempo News Room
Iklan
