TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) tidak dilantik presiden. Hal tersebut dinyatakan dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekretariat Negara yang dipimpin Ibrahim Ambong, Senin (9/2). "Karena dalam undang-undang No.32 tahun 2002 yang bunyinya tidak ada ketentuan KPI dilantik presiden. Hanya dinyatakan dalam pasal 10 ayat 3 anggota KPI pusat secara administratif ditetapkan presiden atas usul presiden. Ini berbeda dengan KPK," ujar Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Dalam Keppres No.267/M tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 telah ditetapkan sembilan orang anggota KPI Pusat untuk masa jabatan 2003-2006. Menaggapi pernyataan Bambang Kesowo, beberapa anggota DPR masih beranggapan bahwa KPI harus dilantik presdien. "KPI semestinya disahkan presiden karena KPI akan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar dan membutuhkan dukungan yang kuat," kata Aisyah Amini.Sementara itu, mengenai anggaran untuk KPI, menurut Bambang Kesowo, untuk tahun ini akan diambil dari APBN. Besarnya anggaran KPI untuk 2004 sedang dibahas. Tapi, untuk sementara KPI yang ditetapkan pada 26 Desember 2003, memenuhi kebutuhan operasionalnya dari kantor Menteri Negara Komunukasi dan Informasi.Muhamad Fasabeni - Tempo news Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
5 menit lalu
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo
7 menit lalu
Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo
Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.
Panas Mulai Menyengat, Waspadai 9 Gejala Heat Stroke
24 menit lalu
Panas Mulai Menyengat, Waspadai 9 Gejala Heat Stroke
Heat stroke' yang dapat berujung kematian tidak serta merta terjadi. Kenali 9 gejala heat stroke di musim kemarau
Zulhas Soal PAN Disebut Cuma Bisa Joget: Yang Menang Capres Bisa Joget
25 menit lalu
Zulhas Soal PAN Disebut Cuma Bisa Joget: Yang Menang Capres Bisa Joget
Ketum PAN Zulkifli Hasan menyindir sebutan partainya yang sering disebut hanya bisa berjoget.
Duta Besar Zuhair Al-Shun Berharap Amerika Serikat Tak Lagi Halangi Palestina Jadi Anggota PBB
27 menit lalu
Duta Besar Zuhair Al-Shun Berharap Amerika Serikat Tak Lagi Halangi Palestina Jadi Anggota PBB
Duta Besar Palestina berharap Amerika Serikat tak lagi menghalangi upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB.
Digelar Akhir Pekan Depan, Masyarakat Bali Jamin Kelancaran World Water Forum ke-10
31 menit lalu
Digelar Akhir Pekan Depan, Masyarakat Bali Jamin Kelancaran World Water Forum ke-10
Masyarakat Bali turut mendukung ketertiban dan kelancaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 pada 18-25 Mei nanti.
Menhub Pecat Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di Sulawesi Tenggara, Buntut Ajak Youtuber Korea Selatan ke Hotel
32 menit lalu
Menhub Pecat Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di Sulawesi Tenggara, Buntut Ajak Youtuber Korea Selatan ke Hotel
Kemenhub membebastugaskan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangua Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara Asri Damuna imbas dia mendatangi YouTuber perempuan dan ajak ke hotel.
Hasil Proliga 2024: Megawati Hangestri Cetak Poin Tertinggi, Jakarta BIN Kalahkan Pertamina Enduro 3-0
50 menit lalu
Hasil Proliga 2024: Megawati Hangestri Cetak Poin Tertinggi, Jakarta BIN Kalahkan Pertamina Enduro 3-0
Megawati Hangestri mulai menunjukkan tajinya di Proliga 2024. Ia mencetak poin tertinggi saat Jakarta BIN mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro.
KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai
51 menit lalu
KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai
Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah salinan KTP dukungan.
![Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]](https://statik.tempo.co/data/2020/08/03/id_956975/956975_720.jpg)
