Iklan
TEMPO Interaktif, Mataram:Sedikitnya 3000 pegawai honor daerah dan honor proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengancam mogok kerja dan turun ke jalan. Alasannya, mereka tidak menerima gaji ke 13 seperti Pegawai Negeri Sipil, yang telah turun satu-dua hari ini. Menurut Fakrudin, Koordinator pegawai honor daerah diProvinsi NTB, dirinya didatangi puluhan temannyasesama pegawai honorer yang mengeluhkan karena tidakmenerima gaji ke 13. Padahal di tiga kabupaten di NTB,yaitu di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, para honorer juga mendapatkan gaji ke 13. "Atas persoalan itu, kita sebagai sesama pegawaihonorer protes. Bahkan sudah disiapkan rapat untukmogok kerja dan turun ke jalan," papar pegawai honorerdi DPRD NTB itu, pada Tempo News Room di kantornya,Kamis (10/6) siang.Selama ini, para pegawai honorer di lingkunganPemprov NTB mendapatkan honor bervariasi sesuai denganijasahnya. Misalnya, untuk yang menggunakan ijasah SDmendapatkan honor Rp 375 ribu per bulan, SMP sebesarRp 400 ribu per bulan, SMA sebesar Rp 450 ribu perbulan dan sarjana sebesar Rp 500 ribu per bulannya.Selama ini, mereka telah mengabdi mulai dari dua tahunhingga 20 tahun. Mereka diangkat sesuai dengan SKGubernur NTB, terutama untuk penggajian mereka. "Jadikendati kita berstatus honor daerah tapi keberadaankita diakui Gubernur NTB," papar Fakrudin.Para honorer tersebut selama ini tersebar diperlbagai dinas dan badan di NTB. Keberadaan merekasesuai dengan kebutuhan kerja daerah. Jumlah merekadari tahun ke tahun terus mengecil, dari sebanyak 6000orang lebih dan kini tinggal 3000 orang. Jumlah merekadikurangi setelah terjadi penciutan beberapa instansi.Seperti yang dahulu ada kantor wilayah dan kiniberubah menjadi kantor dinas.Data di biro keuangan Provinsi NTB menyebutkan, dalamdata administrasi yang mendapat gaji ke 13 hanya yangberstatus Pegawai Negeri Sipil saja. Sementara para pegawai honorer tidak termasuk di dalamnya. Dan gaji tambahan tersebut telah diterima para PNS dua hari lalu.Sekretaris DPRD NTB, Zaenal Arifin, membenarkan para pegawai honorer itu tidak termasuk yang menerimagaji ke 13. Hal itu dilihat dari anggaran di APBDtahun 2004. "Di APBD yang terbaru itu memang tidakterbaca," tegasnya di kantor DPRD NTB.Dia mengaku telah mendapatkan pengaduan dari parahonorer di lingkungan DPRD NTB. Di antaranya yang maumengancam mogok kerja. Namun dirinya menyarankan agarhal itu tidak dilakukan. "Sebaiknya bersurat kePak Gubernur saja," tandasnya. Sebab, lanjutnya soal apakah para honorer itu mendapat gaji ke 13 atau tidak, itu sifatnya hanya kebijakan pimpinan. Jika, misalnya Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang dilakukan di Lombok Tengah, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, itu karena bupatinya yang memang memberikan. "Ya karena keuangan daerah memungkinkan," imbuhnya.Sementara itu Sekda Pemprov NTB, belum bisadikonfirmasi. Tapi dari di Setda Pemprov NTBmenyebutkan sebenarnya para pegawai honorer itu telahdihapus sejak tahun 1985 sesuai dengan permintaanMenteri Dalam Negeri. "Tapi mereka tetap saja tidakmau berhenti. Jadi tidak enak jika mereka dipecatbegitu saja," papar staf di Setda NTB. Sujatmiko Tempo News Room
Iklan
