Polisi Dituntut Proaktif Selidiki Anggota DPRD Jatim

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah lembaga yang tergabung dalam KPKD (Konsorsium Pengawas Kinerja DPRD) Jawa Timur menuntut pihak kepolisian proaktif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPRD Jawa Timur. Ini sebagai upaya untuk mengungkap ada apa di balik sikap DPRD Jatim yang menolak untuk mengisi formulir daftar kekayaan KPK (Komisi Pemberantasa Korupsi). Koordinator Monitoring KPKD, Umar Sholahudin, Kami s(17/6) mengatakan, penolakan secara kelembagaan DPRD Jawa Timur untuk mengisi daftar kekayaan adalah mengingkari semangat reformasi dan demokratisasi yang sedang dibangun saat ini. Jika hal ini dibiarkan, kata dia, akan menjadi preseden buruk bagi anggota DPRD berikutnya. "Ini adalah bentuk nyata arogansi politik anggota DPRD Jawa Timur," tegasnya.Menurut Umar, KPKD juga melihat bahwa penolakan tersebut menunjukkan anggpta DPRD Jatim tidak memilikikomitmen yang kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, penolakan ini dikhawatirkan akanmelahirkan praktik korupsi yang lebih parah lagi.DPRD Jawa Timur, melalui rapat pleno Sabtu pekan lalu membuat keputusan yang secara resmi menolak untukmengisi formulir daftar kekayaan dari KPK. Ketua DPRD Jatim, Bisjrie Abdoel Djalil kepada para wartawanmengatakan bahwa penolakan itu didasari pada penafsiran bahwa anggota DPRD bukan pejabat penyelenggara negara.Sunudyantoro - Tempo News Room