Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) mencatat, dari 23 provinsi yang terdata sampai H-9 menjelang pelaksanaan pemilihan umum presiden, masih terdapat kekurangan sekitar 1,2 juta surat suara di 16 provinsi. Sampai Sabtu (27/6) siang, provinsi yang kekurangan surat suara adalah Nanggroe Aceh Darussalam (152 ribu), Sumatera Utara (43 ribu), Sumatera Barat (637), Riau (196 ribu), Jambi (7.600), Banten (280 ribu), Jawa Barat (18,6 ribu), Jawa Timur (71 ribu), Bali (300 ribu), Kalimantan Barat (24 ribu), Kalimantan Tengah (13 ribu), Kalimantan Selatan (18 ribu), Sulawesi Selatan (22 ribu), Sulawesi Tengah (33 ribu), Maluku (43 ribu), dan Irian Jaya Barat (16 ribu). Tapi, Panwaslu yakin, seluruh kekurangan surat suara bisa dipenuhi 4-5 hari menjelang pemilihan. "Kami yakin distribusi surat suara lancar, karena jumlah kekurangan tidak signifikan sehingga bisa ditutupi dalam beberapa hari saja dan semua daerah relatif mudah terjangkau," kata Wakil Ketua Panwaslu, Saut Sirait. Sampai saat ini, provinsi yang jumlah surat suaranya diperkirakan sudah cukup adalah Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara. Menurut Saut, keterlambatan distribusi ini memang sudah melanggar pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Pemilu Presiden yang menyatakan, sampai 10 hari menjelang pelaksanaan Pemilu atau pada 25 Juni 2004, seluruh logistik pemungutan suara harus sudah sampai ke tangan panitia pemungutan suara. "Tapi KPU tetap tidak bisa dikenai sanksi. Karena Undang-Undang Pemilu Presiden itu memang tidak mengatur sanksi akibat keterlambatan itu," kata Saut. Ucok Ritonga - Tempo News Room
Iklan
