Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Disarankan Bentuk Departemen Dikti dan Riset

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, maka diperlukan suatu departemen yang secara khusus mengelola perguruan tinggi, yaitu departemen pendidikan tinggi (dikti) dan riset. Untuk itu diharapkan pemerintah segera membentuk departemen tersebut. "Sekarang ini diperlukan suatu departemen pendidikan dan riset yang mengelola perguruan tinggi di Indonesia yang sangat banyak. Sehingga akan lebih terfokus," kata Qodri Azizy, Dirjen Bagais Departemen Agama di ruang kerjanya, Depatemen Agama, Jakarta Jumat (13/8).Qodri mengatakan ususlan tersebut adalah usulan pribadi. Bukan atas nama Dirjen Bagais. "Usulan ini atas nama Qodri pribadi, jadi bukan atas nama Dirjen. Kalau atas nama dirjen bisa menyinggung orang lain," katanya. Perlunya pembentukan Depatemen Dikti dan Riset itu, menurut Qodri akan memberikan keuntungan bagi beberapa pihak khususnya perguruan tinggi tersebut. Karena, tujuan dari perguruan tinggi akan dapat dilihat dan lebih terfokus. "Perguruan tinggi itu, pendidikan tingkat tiga yang memiliki tujuan yang sangat berbeda. Sehingga dengan adanya departemen khusus, orientasinya akan lebih dapat dilihat dengan jelas," katanya. Orientasi itu dijelaskan oleh Qodri yaitu tentang Sumber Daya Manusia (SDM), bagaimana penyiapan sarjana-sarjana pada masa depan bukan ke belakang. Selain itu, tujuan perguruan tinggi juga akan lebih konkrit. "Jadi, perguruan tinggi nantinya bukan hanya pengulur pengangguran," ujarnya.Keuntungan dari adanya departemen ini yaitu akan lebih kuatnya dalam hal pengontrolan perguruan tinggi. Sehingga, tidak akan menimbulkan malpraktek pendidikan yang akan merugikan mahasiswa. "Idealnya pengembangan perguruan tinggi termasuk dana, itukan bukan dengan meningkatkan jumlah mahasiswa, tapi pelu peningkatan kualitas," katanya.Mengenai riset itu sendiri kata Qodri sangat diperlukan bagi pengembangan perguruan tinggi. Termasuk dalam pengembangan masalah dana dan peningkatan hakikat ilmu. Walaupun pada prakteknya riset akan berdiri sendiri. Untuk perwujudan departemen ini Qodri mengakui bahwa akan menemui kendala-kendala seperti adanya sikap egosentris dari masing-masing departemen yang akan melepaskan. "Sulitnya adalah jika dari masing -masing departemen enggan melepaskannya. Tapi, jika ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah, maka akan jadi lebih mudah," katanya. Qodri yakin bahwa dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun usulan ini akan dapat tercapai. Karena dari masing-masing pihak tidak akan merasa pindah ke departemen lain. Melainkan akan hidup dalam satu departemen baru yang berada dalam satu atap, dimana masing-masing akan saling berkoordinasi. "Saya rasa ini akan terwujud, karena mereka tidak akan merasa pindah, melainkan hidup dalam satu atap yang baru," ujarnya. Suryani Ika Sari - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

1 hari lalu

Ilustrasi guru sedang berdiskusi dengan siswa sekolah.
Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.


Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

1 hari lalu

Ilustrasi dosen sedang mengajar. shutterstock.com
Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.


Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

1 hari lalu

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Yogyakarta Tony Spontana menaburkan bunga di nisan Nyi Hadjar Dewantara dalam peringatan hari pendidikan nasional di Taman Makam Wijaya Brata, Yogyakarta, 2 Mei 2016. Upacara dan ziarah makam tersebut dihadiri ratusan siswa/i serta keluarga besar Ki Hadjar Dewantara. TEMPO/Pius Erlangga
Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.


Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

1 hari lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani


KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) bersama Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki (kedua kanan), Deputi Kementerian PPN/Bappenas Amin Almuhami (kedua kiri), Irjen Khusus Kemendagri Teguh Narutomo (kiri) dan Dirjen Dikti Kemenristek Dikti Abdul Haris (kanan), mengikuti acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan sosialisasi SPI Pendidikan 2024 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Berdasarkan hasil survey KPK, indeks Integritas Pendidikan di Indonesia mendapatkan nilai 73,70 dengan masih dijumpai beberapa temuan terkait kejujuran akademik, gratifikasi di sekolah maupun kampus hingga penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.


Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

2 hari lalu

Pawai komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender)
Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.


Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.


USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

6 hari lalu

Kampus ITB Jatinangor. Dokumentasi: ITB.
USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah


Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

7 hari lalu

Wapres terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pembagian sepatu gratis untuk anak-anak sekolah tak mampu di SMKN 8 Solo, Jawa Tengah, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.


KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

7 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.