Iklan
TEMPO Interaktif, Mataram:Sedikitnya 55 desa dari 779 desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk kategori rawan pangan. Pihak Badan Ketahanan Pangan NTB memprediksi jumlah ini cenderung meningkat di musim kemarau yang memuncak di bulan Agustus-September ini. Dari 55 desa itu, lokasinya tersebar di 29 kecamatan dari 94 total kecamatan di NTB. Kawasan yang cukup parah berada di Kabupaten Lombok Tengah dengan lima kecamatan, di Lombok Timur dengan lima kecamatan, di Lombok Barat dengan lima kecamatan, di Sumbawa dengan empat kecamatan, di Dompu empat kecamatan.Menurut Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan NTB, Pending Dadih Permana, masalah rawan pangan di sejumlah desa di NTB kini masuk dalam pembahasan serius lembaganya. Dalam pekan-pekan ini, pihaknya telah memetakan sejumlah desa yang masuk kategori rawan pangan tingkat kritis dan sedang. "Ya, pekan-pekan ini, telah kita pantau sejauh mana tingkat kerawanannya," tegasnya saat ditemui di kantornya, di Mataram, Sabtu (21/8) siang.Sementara di dua desa, yaitu Desa Merta dan Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, sedikitnya ada 2.350 kepala keluarga yang warganya kini mulai mencampur beras dengan singkong untuk kebutuhan makan sehari-hari. Pencampuran makanan pokok ini, kabarnya untuk mengirit kebutuhan pokok, dari Agustus hingga Oktober mendatang selama musim kemarau ini.Menurut Pending, pencampuran beras dan singkong sebagai makan sehari-hari bukan jadi indikator rawan pangan. Sebab, kadar vitamin beras 100 gram sama dengan ubi jalar satu genggam tangan. "Indikatornya, mungkin, lahan kering dan miring. Ini yang jadi persoalan kita," tegasnya.Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Serinata, mengatakan, untuk jangka waktu dekat ini, pihaknya akan menggelar operasi raskin. "Kita akan segera kontak dengan Departemen Sosial. Sepertinya anggaran untuk itu masih ada," tegas Serinata, di kantor Gubernur NTB, Sabtu, siang.Sedangkan jangka panjangnya, Serinata akan menggelar kembali program transmigrasi dari Pulau Lombok ke Sumbawa. Menurutnya, persoalan lahan kering di Pulau Lombok, terutama bagian selatan, memang masalah yang dari tahun ke tahun terjadi. "Kita akan menawari warga menjadi transmigran," paparnya.Selama ini untuk mengatasi kekeringan di Lombok bagian selatan, Pemerintah Provinsi NTB telah membangun sedikitnya dua bendungan, yaitu bendungan Batujai dan bendungan Penggeng, keduanya di Lombok Tengah, berikut ada 1000 embung (dam kecil) yang tersebar di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sujatmiko - Tempo News Room
Iklan
