Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Ketua Panwaslu Pusat Prof. Dr. Komaruddin Hidayat meminta PDIP dan Partai Golkar untuk bermain fair pada pemilihan presiden putaran kedua, 20 September mendatang. Menurut Komaruddin, kedua parpol yang telah berkoalisi itu mempunyai jaringan mesin politik dan birokrasi hingga ke daerah-daerah. Indikasi penggunaan mesin birokrasi, kata dia, sudah terlihat sejak pelaksanaan pilpres putaran pertama lalu. "Jajaran Golkar dan PDIP yang berkoalisi dan mereka punya banyak birokrat, hendaknya mereka bisa mengendalikan aparat birokratnya. Jangan coba-coba menyalahgunakan kekuasaan karena itu mencederai dan melecehkan demokrasi. Kalau mereka menang dengan cara ini, kemenangan mereka tidaklah elegan dan mereka bisa dilecehkan, tapi kalau kalah akan menjadi bahan tertawaan," kata Komaruddin kepada pers, Kamis (2/9), di Yogyakarta.Menurut Komaruddin, pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres putaran pertama, rakyat telah menunjukkan hal terbaik dan cukup independen. Masyarakat, kata dia, mestinya tidak dipandang sebagai objek dan dianggap bodoh. Ketika rakyat sudah mulai bangkit dan sadar tentang independensi, kata Komaruddin, mestinya elite-elite politik tidak merusaknya dengan mengguyur lewat money politic, mobilisasi dan black campaign karena hal itu adalah suatu pembodohan.Ditegaskan Komaruddin, secara prinsip setiap kekuasan akan cenderung memanfaatkan aset, termasuk mesin birokarasi yang dimilikinya. Masyarakat dan semua elemen, kata dia, harus waspada karena indikasi hal itu sudah terlihat, baik dilakukan oleh menteri maupun birokrat daerah. Dikatakan Komaruddin, memobilisasi masyarakat sebenarnya sah karena demokrasi adalah partisipasi yang memberi ruang kebebasan kepada rakyat. Tapi jika mobilisasi lewat gelontoran dana dan black campaign, kata dia, jelas sebuah perilaku politik yang tidak sehat karena bukan berdasarkan kesadaran pribadi.Komaruddin mengkhawatirkan maraknya black campaign menjelang pilpres kedua ini. Sebab, kata dia, rakyat Indonesia baru pertama kali melakukan pemilihan presiden langsung dan belum terbiasa dengan kampanye lewat selebaran-selebaran gelap yang saling mendiskreditkan. Adanya black campaign dan selebaran gelap itu, kata dia, akan membuat masyarakat semakin muak sehingga mudah tersulut emosinya.Menurut Komaruddin, Panwaslu berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga turut menjaga suksesnya pilpres secara jujur dan adil. Salah satu caranya, kata dia, KPU mesti adil dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran. Selain itu, kata dia, KPU mestinya juga mempublikasikan hasil perhitungan suara kepada masyarakat. KPU, kata dia, mestinya juga memberi akses kepada setiap pemantau pemilu dan Panwaslu untuk memiliki data perhitungan suara di setiap TPS.Selain dapat memunculkan kerawanan konflik antarpendukung kandidat capres, kata Komaruddin, juga dapat menimbulkan kerawanan di tingkat ketatanegaraan. Artinya, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mempunyai waktu 14 hari untuk memproses setiap gugatan dari sengketa yang ada. Sementara, partai-partai politik hanya mempunyai waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke MK."Kalau pengumuman itu tanggal 5 oktober, kemudian kesempatan partai-partai mengajukan gugatan dalam waktu tiga hari, mereka harus cari data dan sebagainya. Lalu Mahkamah Konstitusi hanya punya waktu 14 hari untuk memproses. Kalau melebihi tanggal 20 Oktober dan belum selesai, bangsa Indonesia akan mengalami masa krisis konstitusi. Jelas itu sangat berbahaya," tegas Komaruddin. Syaiful Amin - Tempo News Room
Iklan
