Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: DPR dan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menteri Negara Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie selaku wakil pemerintah meneken rancangan itu bersama wakil seluruh fraksi DPR di Komisi Keuangan dan Perbankan, Selasa (7/9).Dalam sambutannya, Kwik menyambut baik rancangan undang-undang yang diajukan atas inisiatif DPR ini. Dengan telah ada undang-undang ini, kata Kwik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tidak bisa dilikuidasi. "Dengan undang-undang ini, Bappenas tidak bisa diutak-atik lagi," katanya.Menurut Kwik, dengan masuknya jaman globalisasi seperti sekarang, lembaga yang berfungsi merencanakan program pemerintah sangat diperlukan. "Meskipun tata negara berubah dengan presiden dipilih langsung dan tak ada Garis Besar Haluan Negara, perencanaan tidak bisa tidak ada," katanya.Ia mengatakan sebuah negara tanpa perencanaan akan hancur. "Kalau ingin menghancurkan bangsa Indonesia, bubarkanlah Bappenas," katanya. Kata Kwik, Indonesia tetap akan menjadi negara kuli yang tunduk pada pemerintahan negara lain yang lebih besar jika negara ini tak dilengkapi lembaga yang berfungsi merencanakan pembangunan.Kwik fokus mengatakan, likuidasi Bappenas karena sebelumnya ia berpolemik dengan Menteri Keuangan Boediono setelah DPR menyetujui Undang-Undang Keuangan Negara tahun lalu. Kwik ketika itu mengecam undang-undang itu karena di dalamnya disebutkan fungsi perencanaan beralih ke Departemen Keuangan. Bagja Hidayat - Tempo News Room
Iklan
