Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah mengecewakan banyak pihak karena susunan kabinet yang dianggap lebih mengakomodasi kepentingan partai. Namun, menurut Ekonom Sri Edi Swasono, SBY masih bisa menggunakan otoritasnya untuk membawa sosok-sosok yang dianggap gagal, untuk membuktikan kepiawaiannya membawa keluar bangsa ini dari keterpurukan. Mutu kabinet SBY dianggap rusak pada 4 jam terakhir karena besarnya desakan partai-partai untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Akibatnya "putera terbaik" Indonesia dan prinsip "the right man in the right place" tidak diterapkan. "Dan ini mempengaruhi mutu kabinet,"kata Sri Edi dalam acara deklarasi pembentukan Lembaga Pemberdayaan Pemuda 9 (GEMMA 9), di Hotel Four Seasons (Regent) Jakarta, Senin (8/11).Kekecewaan terhadap kabinet SBY tidak berhenti sampai disitu. Tim ekonomi yang telah terbentuk menuai kritik karena dianggap Mafia Ekonomi Neoliberal. Menjadi keprihatinan banyak pihak karena kenyataan yang terpampang tidak sesuai dengan janji SBY sebelumnya. "Kampanye SBY sarat dengan harapan akan kembalinya semangat kerakyatan (populisme) dan nasionalisme ekonomi berdasar UUD 1945,"kata Sri Edi. Ini menumbuhkan harapan bahwa neoliberalisme akan berakhir dan kembali ke sistem ekonomi berdasar UUD 1945 yang pro-rakyat.Dalam disertasi Doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB), kebijakan SBY yang populis nampak. Namun komitmen politisnya justru berbeda dengan yang digambarkannya dalam karya ilmiah tersebut. Agenda-agenda neoliberal mulai dilancarkan oleh menteri-menteri ekonomi, seperti divestasi perbankan, liberalisasi perdagangan, dan mode perampokan kekayaan negara.Bahkan Tim Ekuin Kabinet Indonesia Bersatu disinyalir adalah orang-orang IMF dan ADB. "Ini terintip dengan pernyataan IMF dan ADB yang ketrucut menyatakan kesukacitaan mereka dengan terbentuknya Tim Ekuin sekarang,"ujar Sri Edi.Dikhawatirkan, tim ini tidak mewaspadai globalisasi yang memojokkan perekonomian nasional, mengeruk kekayaan Indonesia, pro-bisnis dan anti ekonomi kerakyatan, serta sama lemahnya dengan mantan presiden Megawati dalam menghadapi hegemoni Konsensus Washington.Sri Edi Swasono menawarkan solusi untuk mengatasi problem tersebut. "Tim Ekuin Kabinet Indonesia Bersatu akan bisa pro-rakyat bila bisa ditundukkan oleh presiden SBY dengan kepemimpinannya,"ujar Sri Edi. Suatu hal yang agak sulit dibayangkan, ibarat "ganti agama".Sri Edi tidak yakin kalau SBY telah benar-benar terkooptasi oleh Tim Ekonomi-nya yang lebih pro-pasar ketimbang rakyat.Menurutnya, SBY adalah orang Jawa yang bisa "mengalah" mundur selangkah, untuk bisa maju menendang ke kiri dan ke kanan, sehingga dapat maju dua sampai tiga langkah. Itu dibuktikan dengan terbentuknya Rancangan Inpres tentang Doktrin Kelautan Indonesia yang mendudukkan kedaulatan pelayaran nasional sebagai tuan di negeri sendiri. "Semua itu atas peran Menteri Bappenas dan Menteri Perhubungan yang sebagai teknokrat, tunduk untuk melakukan perintah-perintah sakral dari atasannya, berdasar UUD 1945 dan Pancasila,"ujar Sri Edi lagi.Karena itu, gerakan kebangkitan Indonesia hendaknya dilandasi oleh Vox Populi Vox Dei, dan menjauhi adagium Vox Populi Vox Argentium, dimana suara rakyat adalah suara uang. "Ini akan lebih runyam lagi bila kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai, dan partai-partai tidak lagi menjadi rekonsiliator nasional tapi dekonsiliator sambil berdagang sapi,"kata Sri Edi.Maka pilihannya adalah supaya SBY mengembalikan trust dan mewadahi hope dari rakyat sebagai modal kepemimpinannya. Jika tidak, akan sama saja seperti presiden sebelumnya, Indonesia sulit bangkit. Karena itu, Sri Edi mengaku pernah membisikkan kepada SBY pada tanggal 7 Oktober 2004 di makam Bung Hatta, mertuanya. "Pak SBY, Anda tidak boleh gagal."Eko Arie Wibowo
Iklan
