Iklan
TEMPO Interaktif, Boyolali: Gerakan Pemuda Ansor mengecam draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun panitia pengarah Muktamar NU ke-31, khususnya pasal 17 ayat 4 dan 5. Menurut salah satu Ketua GP Ansor Endang Sobirin, rancangan pasal itu mengandung semangat sentralisasi kekuasaan yang selama ini ditentang arus politik yang berkembang. ?Kami kaget ketika tiba-tiba ada rancangan pasal itu,? ujar Endang, Senin (29/11) malam di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Pasal 17 ayat 4 ART dalam draf itu menyebutkan, ?Ketua Badan Otonom dipilih secara langsung oleh Kongres Badan Otonom dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Ketua Umuim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.? Adapun ayat 5-nya berbunyi, ?Ketua Badan Otonom yang melanggar AD/ART bisa diberhentikan Ketua Umum setelah berkonsultasi dengan Rais Aam serta telah mendapat peringatan sebanyak 2 kali sebelumnya.?NU memiliki sejumlah badan otonom. Selain Ansor, organisasi lainnya adalah Muslimat, Fatayat, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Putri-putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Sebelumnya, organisasi-organisasi ini memiliki otonomi untuk memilih ketua umumnya, tanpa campur tangan Pengurus Besar NU. ?(Karena itu), jika ayat itu dipertahankan, maka NU akan mengalami kemunduran,? ujar Endang. Organisasinya dengan tegas minta rancangan itu dicabut.Endang menjelaskan, rancangan itu bertentangan dengan maksud pendirian badan otonom sebagai institusi kaderisasi bagi organisasi NU. Padahal, selama ini PBNU telah berhasil memberikan peluang bagi independensi badan otonom.Karenanya, Endang, yang mengatasnamakan pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Ansor se-Indonesia, mencurigai adanya bias konflik individu yang membuat rancangan ini muncul. Menurut dia, sebaiknya jika ada konflik antara badan otonom dengan organisasi NU, penyelesaiannya dikembalikan pada mekanisme yang ada sebelumnya. Mekanisme baku yang telah ada adalah adanya hubungan ideologis, historis, dan kultural antara organisasi NU dengan badan otonom, dan semua badan otonom secara otomatis menjadi anggota pleno PBNU.Dalam pengalaman NU, perbedaan pendapat tajam yang sering terjadi adalah antara Ansor dan PBNU. Ketika Ketua Golkar Slamet Effendy Yusuf menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor, dia sering berseberangan pandang, khususnya tentang kiprah dalam partai politik, dengan Abdurrahman Wahid yang ketika itu menjadi Ketua Umum PBNU.Thonthowi ? Tempo
Iklan
