Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Tandatangani Izin Pemeriksaan Bupati Blitar

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden menandatangani izin pemeriksaan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Kali ini, presiden menandatangani izin pemeriksaan yang diajukan Kejaksaan Agung untuk memeriksa bupati Blitar, Jawa Timur. Juru bicara kepresidenan Andi Malarangeng mengatakan, pendatanganan izin ini merupakan bukti komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi. Kenapa cuma satu, karena yang diajukan memang cuma satu. Jadi ini bukan mencari popularitas, tegasnya saat mengumumkan hal itu dikantor kepresidenan Jakarta, Senin (13/12). Pemberian izin tersebut, lanjutnya, tetap didasari penghormatan terhadap azas praduga tak bersalah. Dengan demikian, maka hingga hari ini presiden telah menandatangani 26 izin pemeriksaan. Terdiri dari izin pemeriksaan untuk 13 bupati, tujuh anggota DPR, tiga gubernur, dan tiga walikota. (sapto pradityo)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar Caleg Tiap Provinsi dengan Real Count Tertinggi, Ada Puan dan Grace Natalie

58 hari lalu

Petugas melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan di kawasan Abiabsemal, Badung, Bali, Jumat, 16 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung memulai tahapan rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK). ANTARA/Fikri Yusuf
Daftar Caleg Tiap Provinsi dengan Real Count Tertinggi, Ada Puan dan Grace Natalie

Real count sementara Caleg DPR 2024 di 84 dapil dengan perolehan suara tertinggi, di antaranya Puan Maharani, Grace Natalie, dan Ibas Yudhoyono.


Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Ibas SBY ke Kaki Gunung Lawu, Mampir ke Air Terjun Legenda Jaka Tarub

23 April 2022

Politikus Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas SBY berkunjung ke Air Terjun Srambang di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dok. Antaranews
Ibas SBY ke Kaki Gunung Lawu, Mampir ke Air Terjun Legenda Jaka Tarub

Politikus Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas SBY mengendarai sepeda motor dan berjalan kaki menuju air terjun Srambang di Ngawi.


Alasan AHY Umumkan Pengurus Demokrat di Akhir Batas Waktu

16 April 2020

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi sang istri Annisa Pohan menghadiri Kongres V Partai Demokrat, di JCC, Senayan, Ahad, 15 Maret 2020. Annisa Pohan tampak setia menemani sang suami menghadiri kongres tersebut dengan mengenakan baju Partai Demokrat. TEMPO/Fikri Arigi
Alasan AHY Umumkan Pengurus Demokrat di Akhir Batas Waktu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan mengumumkan struktur kepengurusan partainya di batas akhir waktu..


Kasus Jiwasraya, Fraksi Demokrat Dorong Penuntasan Menyeluruh

29 Januari 2020

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merupakan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lolos ke DPR dengan meraih sekitar 265 ribuan suara di Dapil VII Jatim pada Pemilu 2019. TEMPO/Amston Probel
Kasus Jiwasraya, Fraksi Demokrat Dorong Penuntasan Menyeluruh

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan sikap fraksinya terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya.


Ibu SBY Wafat, Ibas SBY - Aliya Rajasa Minta Maaf Masih di Jalan

31 Agustus 2019

SBY mencium ibundanya. twitter.com/SBYudhoyono
Ibu SBY Wafat, Ibas SBY - Aliya Rajasa Minta Maaf Masih di Jalan

Putra SBY, Edhie Baskoro Youdhoyono dan istrinya, Aliya Rajasa meminta maaf dan berusaha secapatnya kembali ke Indonesia.


Selain ke Jokowi dan Megawati, AHY dan Ibas Kunjungi Habibie

5 Juni 2019

Kedua putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono bersama para istri, Annisa Pohan dan Aliya Rajasa mengunjungi Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie di kediamannya, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2019. Istimewa.
Selain ke Jokowi dan Megawati, AHY dan Ibas Kunjungi Habibie

Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengunjungi Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie di Kuningan, Jakarta Selatan.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Gedung DPR Ditembak, Ibas Minta Lapangan Tembak Direlokasi

17 Oktober 2018

Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono . TEMPO/Fakhri Hermansyah
Gedung DPR Ditembak, Ibas Minta Lapangan Tembak Direlokasi

Menurut Ibas, di kota-kota lain jarang sekali ada arena menembak yang di tengah kota seperti Lapangan Tembak Senayan yang dekat dengan gedung DPR RI.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.