Iklan
TEMPO Interaktif, Ambon: Sekitar 50 orang anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, berunjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Jalan Pattimura, dan Kantor Walikota Ambon, Jalan Sultan Hairun, Ambon, Rabu (9/3). Mereka bergerak dari depan Sekretariat HMI Cabang Ambon, di Jalan A.Y.Patty, menuju kantor Gubernur Maluku, dengan membawa tujuh lembar poster dan satu lembar spanduk.Ketika tiba di kantor Gubernur Maluku, para pengunjuk rasa meminta agar Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, bersedia menerima mereka. Tapi sayangnya Gubernur Maluku, sedang mengikuti pertemauan para gubernur sedunia di Medan, Sumatera Utara. Para anggota HMI yang semula berkeras agar gubernur yang harus menerima mereka, akhirnya melunak dan bersedia diterima Wakil Gubernur Maluku Muhammad Abdullah Latuconsina.Di hadapan Wagub Maluku, koordinator pengunjuk rasa Guntur Gunawan Rehalat, Wakil Sekretaris Umum HMI Cabang Ambon, membacakan pokok-pokok pikiran HMI Cabang Ambon, di hadapan Wakil Gubernur Latuconsina, yang selanjutnya diserahkan kepada wagub.Dalam pokok-pokok pikiran tersebut, disebutkan pemerintah harus transparan tentang berapa jumlah alokasi dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak di Maluku. Mereka juga meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku, transparan dalam mengalokasikan dana kompensasi tersebut untuk sektor pendidikan, kesehatan dan beras untuk rakyat miskin. Latuconsina, di hadapan para pengunjuk rasa berharap agar semua pihak sama-sama melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dana kompensasi BBM kepada masyarakat. Wagub juga menjelaskan jika dana kompensasi disalurkan pemerintah pusat tidak melalui pemerintah provinsi, melainkan langsung disalurkan kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. "Mahasiswa harus proaktif bersama pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota yang menerima dana tersebut," kata Latuconsina.Usai diterima Wakil Gubernur Maluku, para pengunjuk rasa melanjutkan aksi di depan Balai Kota Ambon. Mereka diterima Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler, karena Walikota Ambon, tidak berada di tempat. Di hadapan Wawali Ambon, juga dibacakan pokok-pokok pikiran mereka, yang selanjutnya diserahkan kepada Wawali Ambon. Syarif Hadler di hadapan para pengunjuk rasa, juga meminta kepada para mahasiswa agar ikut melakukan kontrol terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat miskin. Ia berharap setiap rumah sakit yang mempersulit rakyat miskin, dilaporkan ke Pemerintah Kota Ambon. "Pemerintah Kota Ambon, mempunyai komitmen menindak jika ada yang terindikasi melakukan penyimpangan di lapangan," kata Syarif Hadler.Unjuk rasa ini, sebagai buntut demo yang dilakukan 12 anggota HMI Cabang Ambon, pada Senin, 7 Maret lalu. Pada aksi itu, 12 anggota HMI Cabang Ambon, berkeras minta diterima Gubernur Maluku. Tawaran kepada pengunjuk rasa agar pengunjuk rasa diterima asisten III Setda Maluku, maupun Wakil Gubernur Maluku, ditolak. Dengan alasan lama menunggu, para pengunjuk rasa akhirnya meninggalkan halaman depan kantor Gubernur Maluku, tempat mereka berorasi, justru saat Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, menemui mereka. Mochtar Touwe
Iklan
